Penulis Pimred Jakarta News, Jas Hitam sebelah Kanan, (poto oleh Naek Pangaribuan)
majalahsuaraforum.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka pembahasan mengenai sosok yang dinilai tepat untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya mempertimbangkan dukungan politik, tetapi juga mengutamakan integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan kenegaraan calon pengganti.
Pergantian Wakil Presiden kali ini menjadi perhatian publik karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan. Sosok yang nantinya terpilih diharapkan mampu mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan pada 2029 sekaligus menjaga stabilitas politik nasional.
Pengunduran diri Gibran terjadi pada Kamis (12/11/2026). Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka. Setelah itu, Gibran juga menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Prabowo menyatakan menghormati keputusan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Presiden turut menyebut sejumlah aktivitas Gibran selama dua tahun mendampingi pemerintahan, di antaranya mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 lokasi proyek pemerintah.
Sementara itu, Gibran menyampaikan bahwa keputusannya untuk mundur telah melalui pertimbangan pribadi yang panjang dan matang. Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Pernyataan tersebut perlu dihormati. Meski demikian, proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Situasi politik juga menjadi perhatian karena sebelumnya sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Oleh sebab itu, persoalan politik, proses hukum, dan mekanisme pergantian Wakil Presiden perlu ditempatkan sesuai jalurnya masing-masing.
Mekanisme Penggantian Wapres Harus Sesuai UUD 1945
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk mengajukan dua kandidat sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga memberikan penjelasan mengenai tahapan pengisian jabatan tersebut. Presiden disebut memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR.
Seluruh proses diharapkan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengisian jabatan strategis tersebut tidak seharusnya berubah menjadi ajang negosiasi politik antarkelompok maupun partai.
Kepentingan nasional perlu menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara.
Lima Kriteria Wapres yang Dibutuhkan Indonesia
Dalam menentukan pengganti Gibran, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Prabowo.
Pertama, integritas dan rekam jejak. Calon Wakil Presiden harus memiliki reputasi yang baik, menjunjung tinggi etika publik, serta mampu menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Kedua, pengalaman pemerintahan. Pemahaman mengenai birokrasi, administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan menjadi modal penting agar Wakil Presiden dapat menjalankan tugas secara efektif.
Ketiga, kapasitas kenegaraan. Wakil Presiden harus memahami konstitusi dan memiliki kemampuan menjalankan tugas Presiden apabila diperlukan. Posisi tersebut bukan sekadar pendamping kepala negara, melainkan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia.
Keempat, kemampuan komunikasi politik. Dengan kondisi masyarakat dan kepentingan politik yang beragam, Wakil Presiden perlu memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen, partai politik, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga berbagai elemen masyarakat.
Kelima, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Wakil Presiden harus mampu mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan sejumlah kriteria tersebut, Presiden dapat mempertimbangkan figur dari berbagai latar belakang, baik politisi, mantan pejabat pemerintahan, maupun kalangan profesional.
Popularitas dan besarnya dukungan politik tidak seharusnya menjadi ukuran utama. Kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden perlu menjadi pertimbangan yang lebih mendasar.
Pergantian Wapres Jangan Menjadi Ajang Kompromi Partai
Dalam sistem pemerintahan presidensial, dukungan politik memang diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, proses penentuan Wakil Presiden tidak semestinya dijadikan sarana memberikan kompensasi kepada partai politik maupun kelompok pendukung pemerintah.
Prabowo diharapkan dapat memastikan bahwa dua nama yang diajukan benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan negara, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.
Wakil Presiden yang baru nantinya harus mampu memperkuat jalannya pemerintahan dan menjaga hubungan antarlembaga negara. Jangan sampai proses pergantian tersebut justru memunculkan perselisihan baru di kalangan elite politik.
Di sisi lain, DPR tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Setiap persoalan hukum harus diselesaikan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
Persaingan antarelite politik juga perlu dikendalikan agar tidak mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendesak. Masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lapangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.
Karena itu, pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan
Pengalaman berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Juli 2001 menjadi pengingat bahwa perjalanan kekuasaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, keberlangsungan negara dan penghormatan terhadap institusi demokrasi harus tetap dijaga.
Kini, setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya, Indonesia kembali menghadapi proses penting dalam perjalanan ketatanegaraan.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa penentuan Wakil Presiden bukan sekadar keputusan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional yang berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan.
MPR diharapkan menjalankan seluruh tahapan berdasarkan UUD 1945. DPR juga perlu mengedepankan kepentingan masyarakat, sementara seluruh elite politik diminta menahan diri dari persaingan yang tidak produktif.
Indonesia dinilai tidak kekurangan tokoh yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden. Tantangan sebenarnya adalah menemukan figur yang memiliki integritas, pengalaman, kemampuan kenegaraan, serta keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Peristiwa ketika Gus Dur meninggalkan Istana pada 2001 dan kepergian Gibran dari Istana Wakil Presiden pada November 2026 memang memiliki latar belakang berbeda. Namun, keduanya memberikan pengingat bahwa kekuasaan tidak bersifat abadi.
Hal yang harus terus dijaga adalah konstitusi, demokrasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Presiden Prabowo kini memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya mampu menjadi pendamping, tetapi juga memperkuat pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pengganti Gibran. Sosok yang dipilih harus mampu menjadi negarawan yang memahami bahwa jabatan merupakan amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama.
