majalahsuaraforum.com – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Kedatangannya bertujuan memberikan keterangan kepada penyidik terkait uang sebesar Rp800 juta yang diduga berhubungan dengan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memenuhi panggilan penyidik KPK sekaligus memberikan klarifikasi mengenai asal-usul uang yang sebelumnya telah diserahkan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya.
“Hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujar Hercules saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Selain membahas pengembalian uang, pemeriksaan juga berkaitan dengan penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta, termasuk PT Summarecon Agung Tbk.
Dalam keterangannya, Hercules menyebut persoalan dokumen pendukung, termasuk legalitas kepemilikan tanah seluas 65 hektare yang menjadi objek sengketa, telah diserahkan kepada tim penasihat hukumnya. Ia menyoroti perubahan status kepemilikan tanah tersebut yang sebelumnya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
“Tanah 65 hektare, sertifikat hak milik, betul-betul hak milik ya, diubah menjadi HGB. Ini sangat-sangat luar biasa,” ucapnya.
Hercules juga menyampaikan kritik terhadap dugaan praktik penguasaan lahan oleh perusahaan swasta yang menurutnya berpotensi merugikan pemilik tanah yang memiliki hak secara sah. Ia menilai terdapat persoalan serius apabila praktik tersebut melibatkan perlindungan dari oknum aparat penegak hukum maupun pihak di instansi pertanahan.
Menurut Hercules, masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru kerap mengalami kesulitan ketika berusaha mempertahankan kepemilikannya.
“Padahal orang-orang yang punyanya berteriak-teriak sampai lidahnya mau keluar dari mulut, napasnya mau habis, ‘Pak itu punya saya, Pak, punya saya.’ Karena perampok kelas kakap ini dilindungi oleh hukum,” sebut Hercules.
Sebelumnya, KPK telah menyita uang tunai sebesar Rp800 juta dari Hercules. Uang tersebut diduga berasal dari PT Summarecon Agung Tbk dan berkaitan dengan pengurusan sengketa lahan di wilayah Kabupaten Bogor.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas sejumlah pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Empat tersangka yang disebutkan KPK di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon, Agung Adrianto Pitojo Adhi; serta pihak swasta Rizal Fahlevi.
Sementara itu, empat tersangka lainnya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A. Rafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Pemeriksaan terhadap Hercules menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK untuk menelusuri asal-usul uang Rp800 juta sekaligus mengungkap dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam perkara sengketa lahan di lingkungan ATR/BPN.
octa.
