majalahsuaraforum.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya penambahan permohonan perlindungan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan tambahan tersebut, jumlah orang yang mengajukan perlindungan kini mencapai delapan orang.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menyampaikan bahwa terdapat dua permohonan baru yang masuk setelah sebelumnya lembaganya menerima enam pengajuan. Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
“Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja,” ucap Wawan.
Ia menjelaskan, seluruh permohonan tersebut masih menjalani proses penelaahan oleh LPSK. Tahapan ini dilakukan untuk menilai apakah para pemohon memenuhi persyaratan dan layak memperoleh perlindungan sebagai saksi maupun korban dalam perkara tersebut.
Wawan juga menyebutkan bahwa dua permohonan tambahan itu diterima pada Jumat (6/11/2026). Dari kedua pemohon tersebut, salah satunya turut mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC, gitu ya,” ungkap Wawan.
Di sisi lain, perlindungan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara ini juga telah dilakukan secara internal oleh institusi Polri. Meski demikian, LPSK tetap menjalankan proses pemeriksaan tersendiri untuk menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan.
Sebelumnya, Ketua LPSK, Achmadi, mengungkapkan bahwa enam orang telah lebih dahulu diajukan oleh Polri untuk mendapatkan perlindungan. Permohonan tersebut mulai ditelaah sejak 6 November 2026 dengan melibatkan koordinasi bersama penyidik yang menangani perkara dugaan penyadapan.
Achmadi menjelaskan, penilaian terhadap permohonan perlindungan dilakukan melalui sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah seberapa penting keterangan yang dimiliki saksi, tingkat ancaman yang mungkin dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami oleh saksi maupun korban.
Proses tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Lebih lanjut, Achmadi menegaskan bahwa LPSK terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Lembaganya juga akan memeriksa seluruh aspek yang tercantum dalam permohonan, termasuk potensi ancaman, tingkat kerentanan pemohon, hingga kebutuhan perlindungan masing-masing pihak.
Dengan bertambahnya jumlah pemohon menjadi delapan orang, LPSK masih memiliki sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum menentukan pemberian perlindungan. Penelaahan tersebut diharapkan dapat memastikan keamanan para saksi maupun korban yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
hil.
