majalahsuaraforum.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 72.336 pekerja di Indonesia melaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 58,25% atau 42.137 pekerja berasal dari lima provinsi di Pulau Jawa.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan PHK tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Kemenaker yang dikutip pada Rabu (11/11/2026), terdapat 14.694 pekerja di Jawa Barat yang melaporkan kehilangan pekerjaan. Angka tersebut setara dengan 20,31% dari keseluruhan laporan PHK di Indonesia.
Posisi kedua ditempati Provinsi Banten dengan jumlah 8.649 pekerja. Selanjutnya, Jawa Tengah mencatat 6.860 pekerja yang terkena PHK, disusul Jawa Timur sebanyak 6.574 pekerja.
Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan berikutnya dengan total 5.360 pekerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja.
Kemenaker menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun berdasarkan laporan pekerja melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Oleh karena itu, angka yang tercatat merupakan jumlah pekerja yang telah melaporkan kondisi PHK melalui sistem tersebut.
Selain itu, pekerja yang mengalami PHK masih diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim manfaat JKP hingga enam bulan setelah tanggal pemutusan hubungan kerja.
Ketentuan tersebut membuat data PHK dalam enam bulan terakhir belum sepenuhnya final. Jumlah laporan masih berpotensi bertambah atau mengalami perubahan seiring dengan masuknya pengajuan klaim dari para pekerja.
Kemenaker juga menegaskan bahwa angka 72.336 pekerja tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran keseluruhan jumlah pengangguran akibat PHK di Indonesia.
Pasalnya, data tersebut hanya mencakup pekerja yang melaporkan kehilangan pekerjaan melalui sistem JKP. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan pekerja yang terkena PHK tetapi belum tercatat dalam laporan resmi tersebut.
Perbedaan cakupan pendataan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan angka PHK nasional sepanjang 2026.
red.
