majalahsuaraforum.com – Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq mengungkapkan bahwa dirinya pernah dimintai uang hingga Rp 100 miliar oleh Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Fahd, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, menyebut permintaan dana tersebut ditujukan untuk kebutuhan talangan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35.
Dia mengaku akhirnya memberikan pinjaman sebesar Rp 70 miliar setelah Arif beberapa kali menghubunginya dan membawa nama seorang petinggi yang identitasnya tidak ingin diungkapkan.
Fahd menjelaskan, permintaan uang itu bermula pada Agustus 2026. Arif disebut mulai menghubunginya sejak 25 Agustus untuk meminta bantuan dana. Namun, pada dua hari pertama, Fahd mengaku menolak permintaan tersebut.
Menurut keterangannya, Arif kembali menghubunginya pada 27 Agustus dengan membawa nama salah satu petinggi. Setelah komunikasi tersebut, Fahd akhirnya bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 70 miliar.
“Betul (diminta uang Rp 70 miliar). Namun, Arif mintanya Rp 100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. (Tanggal) 26, saya tolak. (Tanggal) 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp 70 miliar) tersebut,” ujar Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dia kembali menegaskan bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan Muktamar NU ke-35.
“Itu benar-benar saya meminjamkan, dalam arti dana talangan Muktamar NU,” tandas Fahd.
Dalam kesempatan yang sama, Fahd juga mengungkapkan telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya.
Delapan Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penyidikan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Fahd El Fouz Arafiq.
Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta bernama Rizal Pahlevi.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto Pitojo Adhi diduga memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar melalui Erwin kepada Sontang Coin Manurung. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar Sontang membuka blokir sekaligus memproses pemecahan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon.
Selain perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah pengurusan di lingkungan ATR/BPN, termasuk mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan administrasi pertanahan.
Salah satu perkara yang turut menjadi perhatian penyidik adalah pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (BPA).
Dalam perkara tersebut, KPK menduga perusahaan memberikan uang sebesar Rp 2,1 miliar kepada Erwin untuk kepentingan pengurusan. Dari total dana tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp 1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.
KPK Telusuri Aliran Uang dalam Sejumlah Koper
Penyidik KPK juga menduga Lampri bersama ARF menerima uang sebesar Rp 8 miliar. Dana tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang masing-masing bertuliskan nama Lampri.
Selain temuan tersebut, penyidik menemukan adanya setoran tunai senilai Rp 10 miliar pada 7 September 2026. Temuan itu diperoleh melalui penelusuran mutasi rekening milik Arif Sugiyanto.
KPK turut menelusuri sejumlah penerimaan lain yang diduga berhubungan dengan pengurusan layanan pertanahan. Sejumlah uang tersebut disebut disimpan dalam koper maupun kardus.
Dalam konstruksi perkara, Arif Sugiyanto diduga berperan mengumpulkan uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry. Pengumpulan dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan di berbagai tingkatan, mulai dari kantor pertanahan kabupaten/kota, kantor wilayah, hingga Kementerian ATR/BPN.
Dana yang telah dihimpun Arif tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Fahd El Fouz.
Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan para pihak dalam perkara ini masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK dan harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum.
octa.
