majalahsuaraforum.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting melalui penanganan berbagai faktor penyebab, mulai dari persoalan kemiskinan, kesehatan hingga pendidikan.
Menurut Yandri, upaya menekan angka stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah atau hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi. Diperlukan kebijakan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor agar akar permasalahan dapat diselesaikan secara tepat.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026).
“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi tapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.
Yandri menjelaskan, peningkatan aktivitas ekonomi di desa menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kemiskinan yang turut berpengaruh terhadap angka stunting. Ketika masyarakat memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup juga akan meningkat.
“Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan maka kemiskinan bisa ditekan, kalau kemiskinan bisa ditekan insyaallah stunting bisa kita tekan,” tambah Mendes Yandri.
Ia menyebutkan bahwa penurunan stunting merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan manusia dinilai penting agar potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan dan penurunan stunting.
Yandri menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian, melainkan memerlukan kerja sama yang kuat dan kepedulian bersama.
“Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ya ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” kata Mendes Yandri.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah dalam paparannya turut menekankan pentingnya memperhatikan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Ia menilai anak-anak merupakan investasi besar bagi Indonesia. Terlebih, generasi muda saat ini nantinya akan menjadi pemimpin dan menentukan arah pembangunan ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun.
Menurut Dimyati, perhatian terhadap kualitas generasi muda harus menjadi prioritas, termasuk melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dan pengelolaan potensi alam secara optimal.
“Karena anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita maka kita adalah orang-orang yang merugi, kita adalah orang bodoh,” tutur Wagub.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani stunting, khususnya di Provinsi Banten, diharapkan dapat diperluas ke berbagai wilayah lainnya. Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencapai target penurunan angka stunting secara bertahap.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting sebesar 17,5 persen pada 2026. Angka tersebut diharapkan kembali turun menjadi 16,3 persen pada 2027, kemudian 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga 5 persen pada 2045. Pencapaian target tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045.
dw.
