Foto. Ist
majalahsuaraforum.com — Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 September 2026 untuk menemui Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas perkembangan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang saat ini masih dimatangkan pemerintah bersama DPR.
Irfan mengatakan dirinya akan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkembangan pembahasan BPIH. Selain itu, ia juga akan meminta arahan terkait proses pembahasan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang tengah berjalan di DPR.
“Kami akan melaporkan tentang perkembangan eee pembahasan BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan juga karena ini ee Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sedang diproses di DPR, juga kita akan mengharapkan direktif Presiden tentang ini,” ungkapnya kepada wartawan.
Besaran Biaya Haji 2027 Belum Diputuskan Mengenai nominal biaya haji yang akan dibebankan pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, Irfan belum mengungkapkan angka yang diajukan pemerintah.
Menurutnya, pembahasan mengenai besaran biaya masih berlangsung bersama DPR sehingga belum ada angka final yang dapat disampaikan kepada publik.
“Nantilah, nanti kita sampaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang ini angkanya. Oke, ya,” ujarnya.
Di sisi lain, Irfan mengakui terdapat kemungkinan biaya penyelenggaraan haji secara keseluruhan mengalami kenaikan pada 2027.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan harga avtur. Kenaikan harga bahan bakar pesawat tersebut turut berpengaruh terhadap komponen biaya penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insyaallah pasti naik, karena ee dari segi avtur pun udah luar biasa kenaikannya. Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi ee minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah. Saya kira itu ya,” jelasnya.
Laporkan Kondisi Geopolitik Timur Tengah Irfan menjelaskan, arahan Presiden sebelumnya mengenai upaya menurunkan biaya haji diberikan sebelum terjadi perkembangan geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah.
Perubahan situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang akan dilaporkan kepada Presiden dalam pertemuan di Istana.
Menurut Irfan, pemerintah tetap berupaya mencari formula pembiayaan yang dapat menjaga biaya yang harus ditanggung jemaah agar tidak terlalu berat, meskipun sejumlah komponen penyelenggaraan mengalami tekanan kenaikan.
“Ya, minta turun karena kemarin belum ada situasi eee geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor untuk, eh kepada beliau tentang perkembangan terakhir,” pungkasnya.
Lan.
