majalahsuaraforum.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat turut berperan dalam memperbaiki dan memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Upaya tersebut dilakukan agar data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Gus Ipul memastikan pemerintah terus melakukan pemutakhiran DTSEN. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai melalui sejumlah kanal pengaduan yang telah disiapkan pemerintah.
“Yang jelas, pertama saya ingin sampaikan bahwa pemerintah terbuka sesuai arahan dari Presiden Prabowo untuk kita semua sama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Menurut Gus Ipul, proses penyempurnaan DTSEN masih terus berlangsung. Pemerintah melakukan konsolidasi dengan menggabungkan serta menyelaraskan berbagai sumber data yang tersedia.
Tahapan tersebut mencakup sinkronisasi, validasi, dan verifikasi untuk memastikan informasi yang tercantum dalam DTSEN dapat menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
Salah satu data tambahan yang kini tengah diproses berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data tersebut sedang menjalani proses pengolahan dan penyelarasan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, hasil sensus sosial ekonomi yang baru selesai dilakukan juga akan digunakan sebagai bagian dari proses penyempurnaan DTSEN.
“Saya yakin data kita akan makin akurat. Kemarin ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan semacam sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang. Nah itu sedang dilakukan oleh BPS,” jelas Gus Ipul.
Masyarakat Bisa Ajukan Koreksi Gus Ipul mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas data, khususnya untuk memastikan pembagian desil dalam DTSEN sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Warga dapat melaporkan atau mengoreksi informasi apabila menemukan data yang tidak sesuai. Pemerintah telah menyediakan sejumlah sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan koreksi tersebut.
Beberapa kanal yang tersedia antara lain WhatsApp Center di nomor 08877-171-171, Command Center 171, aplikasi Cek Bansos, serta melalui pemerintah daerah, terutama pemerintah desa.
Untuk mekanisme resmi di tingkat desa, pemerintah telah menyiapkan operator data yang menggunakan aplikasi SIKS-NG. Informasi yang diperbaiki dari tingkat desa selanjutnya dapat diteruskan secara bertahap kepada dinas sosial kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, kemudian Kementerian Sosial.
Setelah itu, data tersebut akan diteruskan kepada BPS untuk diproses lebih lanjut.
“Ini adalah mekanisme harian yang bisa digunakan oleh kita semua, baik jalur formal maupun jalur partisipasi,” jelas Gus Ipul.
Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Pakar Selain membuka partisipasi masyarakat, pemerintah juga menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi dengan kalangan ahli terkait metode penyusunan DTSEN.
Gus Ipul mengatakan pembahasan dengan para pakar diperlukan, termasuk mengenai metode yang digunakan dalam menentukan pembagian desil. Dengan adanya dialog terbuka, pemerintah berharap dasar penentuan data dapat dipahami oleh berbagai pihak sekaligus memperoleh masukan untuk penyempurnaan.
“Pemerintah khususnya BPS dan Kemensos membuka diri untuk berdiskusi dan berdialog dengan para pakar secara terbuka sehingga semua pihak semakin paham apa yang menjadi dasar dari BPS untuk menentukan desil,” kata Gus Ipul.
Jadwal Pemutakhiran Disesuaikan Program Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran data penerima bantuan tidak dilakukan dalam satu periode yang sama untuk seluruh program. Jadwal pembaruan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenis bantuan.
Untuk penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Sementara data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako diperbarui setiap tiga bulan.
“Karena ini sifatnya bulanan atau tiga bulanan, jadi sebenarnya masih sangat bisa diperbaiki, dan bisa dikoreksi,” jelas Gus Ipul.
Sementara itu, Gus Ipul memberikan penjelasan berbeda mengenai Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, kewenangan dalam menentukan penerima program tersebut berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial.
“Untuk bansos, data kita ini sudah berproses tiga bulan lalu atau dua bulan lalu, jadi sudah jalan. Kalau yang beasiswa itu ada juga, tapi yang menentukan adalah Kemendikdasmen. Bukan Kemensos, nanti bisa dikonfirmasi ke sana ya tentang PIP itu,” pungkas Gus Ipul.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam memberikan koreksi, ditambah proses verifikasi dan validasi secara berkala, dapat membuat DTSEN semakin akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Dw.
