Home / Kabar Berita / Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Perkuat Upaya Pencegahan Konflik dan Libatkan ASEAN dalam Misi Perdamaian

Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Perkuat Upaya Pencegahan Konflik dan Libatkan ASEAN dalam Misi Perdamaian

Foto. Ist

majalahsuaraforum.com – Indonesia menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar lebih mengutamakan langkah-langkah pencegahan konflik serta memperkuat kemitraan dengan organisasi kawasan, termasuk ASEAN, dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir saat menghadiri Open Debate Dewan Keamanan PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York.

Dalam pernyataannya, Wamenlu yang akrab disapa Tata menilai bahwa selama ini Dewan Keamanan PBB masih terlalu sering mengambil tindakan setelah situasi konflik memburuk. Menurutnya, pendekatan tersebut membuat berbagai instrumen yang dimiliki lebih banyak dimanfaatkan untuk merespons konflik dibandingkan mencegahnya sejak dini.

Indonesia menekankan bahwa upaya membangun perdamaian harus dilakukan secara menyeluruh melalui dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, hingga proses pemulihan pascakonflik. Seluruh tahapan tersebut dinilai sebagai rangkaian yang saling berkaitan dalam menciptakan stabilitas jangka panjang.

Selain itu, Indonesia juga mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda sebagai mitra penting dalam proses pembangunan perdamaian. Partisipasi berbagai kelompok masyarakat dinilai mampu memperkuat efektivitas penyelesaian konflik secara damai.

Dalam forum tersebut, Indonesia turut menyoroti pentingnya organisasi kawasan sebagai garda terdepan dalam mencegah konflik. Berdasarkan pengalaman ASEAN, mekanisme regional dinilai memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, serta meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific merupakan contoh bagaimana kerja sama praktis di bidang maritim, konektivitas, dan ekonomi dapat membangun kepercayaan di tengah dinamika geopolitik kawasan,” ujar Wamenlu Tata.

Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui aksesi pada Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hukum internasional.

“Ukuran keberhasilan multilateralisme bukan hanya perang yang berhasil kita akhiri, tetapi juga perang yang tidak pernah terjadi karena berhasil kita cegah,” pungkas Wamenlu Tata.

Open Debate Dewan Keamanan PBB tersebut diselenggarakan oleh Republik Demokratik Kongo selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pada Juli 2026. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2788 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai serta pencegahan konflik.

Forum tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai pembicara utama. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 80 negara anggota PBB.

Selain menghadiri pembahasan mengenai penyelesaian sengketa secara damai, Wamenlu Arrmanatha Nasir juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi Open Debate lainnya yang membahas tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian dan kemakmuran global.

Keikutsertaan aktif Indonesia dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, serta mendorong pencegahan konflik secara damai sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia.

Red.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *