Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kajian ulang terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Evaluasi tersebut bertujuan agar jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari program bantuan perumahan dapat semakin diperluas.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo mengemukakan kemungkinan mengubah pola penyaluran bantuan. Jika selama ini bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, ke depan pemerintah mempertimbangkan untuk menyalurkannya dalam bentuk material bangunan.
Menurut Presiden, skema tersebut dapat membuat anggaran lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan perbaikan rumah.
“Dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan (material). Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak yang menerima,” kata dia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Selain mengubah bentuk bantuan, Prabowo juga membuka peluang untuk menyesuaikan besaran bantuan yang diterima setiap penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas cakupan program BSPS.
Ia meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengkaji berbagai opsi tersebut sebelum diputuskan.
“Nanti saya minta Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) dan Menteri Sosial (Saifullah Yusuf) dikaji kembali, apakah ditambah penerima manfaat, sehingga indeksnya bisa dikurangi,” ujar Prabowo.
Berdasarkan data yang dipaparkan Presiden, program BSPS saat ini telah menjangkau sekitar 400.000 penerima manfaat dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah.
Meski demikian, pemerintah ingin terus mencari formulasi yang lebih efektif agar program bantuan sosial di sektor perumahan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memaparkan capaian sejumlah program perlindungan sosial lainnya. Ia menyebut Program Indonesia Pintar (PIP) telah memberikan manfaat kepada sekitar 22,1 juta siswa yang berasal dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 4.
Selain itu, sebanyak 18,25 juta keluarga telah menerima manfaat Program Kartu Sembako dengan nilai bantuan Rp200.000 setiap bulan.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga menanggung kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta penduduk.
Prabowo menilai jumlah penerima manfaat JKN di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun, menurutnya, besarnya cakupan program perlindungan sosial tersebut sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat.
“Nyaris 100 juta, 20 kali lebih besar dari Singapura, tiga setengah kali lebih besar dari Malaysia,” kata dia.
Lan.
