majalahsuaraforum.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkap adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar yang mengancam ribuan buruh di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Temuan tersebut diperoleh setelah ia melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan ke beberapa wilayah, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Dari hasil pemantauan tersebut, sejumlah perusahaan dilaporkan berada dalam kondisi tertekan dan berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.
Said Iqbal menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang memicu ancaman PHK adalah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik internasional, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang pada akhirnya menekan sektor industri dalam negeri.
Ia menyampaikan:
“Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat mempengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor,” kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang disiarkan kanal YouTube Bicaralah Buruh, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, dampak situasi global tersebut terasa pada dua kelompok industri. Pertama, sektor manufaktur berorientasi ekspor seperti alas kaki dan garmen yang mengalami penurunan permintaan dari luar negeri. Kedua, industri yang bergantung pada bahan baku impor yang menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga bahan baku.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut pada akhirnya menekan kapasitas produksi perusahaan serta melemahkan daya beli masyarakat.
Dalam pemantauan lapangan, Said Iqbal menyebut terdapat beberapa perusahaan yang berpotensi melakukan PHK besar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, yang disebut berpotensi merumahkan sekitar 2.500 pekerja.
Ia menggambarkan bahwa kondisi perusahaan tersebut saat ini mengalami penurunan signifikan, dengan hanya sebagian kecil kapasitas produksi yang masih berjalan.
“Dampaknya bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar. Bahkan ada pasar yang sangat bergantung pada daya beli buruh PT Pakerin,” kata Said.
Menurutnya, sekitar 80 persen aktivitas produksi perusahaan telah berhenti, sehingga berdampak langsung pada pekerja maupun aktivitas ekonomi di sekitar pabrik.
Said juga mengungkap dugaan bahwa salah satu penyebab utama terganggunya operasional PT Pakerin adalah tersendatnya modal kerja perusahaan yang diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah dan tersimpan di lembaga keuangan yang tengah dalam proses likuidasi.
Akibat kondisi tersebut, perusahaan disebut kesulitan mengakses dana untuk menjalankan produksi secara normal. Ia menambahkan bahwa sebagian besar pekerja sudah tidak bekerja selama satu hingga dua tahun terakhir, sementara hanya sebagian kecil tenaga kerja yang masih aktif.
Ia menilai bahwa perusahaan sebenarnya masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi jika mendapatkan tambahan modal kerja, namun hingga kini masih terkendala proses penyelesaian dana yang tertahan.
Di tengah situasi tersebut, Said menyebut sebagian buruh menyatakan kesediaan untuk menerima PHK asalkan seluruh hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan, termasuk pesangon yang telah disepakati.
“Ketika saya tanya karyawan, bagaimana kalau PHK? Mereka setuju. Sudah ada kesepakatan antara buruh dan pimpinan perusahaan bahwa pekerja yang terdampak akan mendapatkan pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan yang berlaku,” kata Said.
Ia menambahkan bahwa proses PHK belum dapat dilakukan karena perusahaan belum memiliki akses dana untuk memenuhi kewajiban terhadap pekerja.
Selain PT Pakerin, Said juga melaporkan adanya kondisi serupa di sektor industri lain, termasuk pabrik alas kaki di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang disebut telah merumahkan sekitar 4.000 pekerja akibat belum adanya kepastian pesanan baru setelah produksi sebelumnya selesai.
Said Iqbal menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih bersifat awal hasil kunjungan lapangan, namun menjadi sinyal adanya tekanan serius terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia akibat kombinasi faktor global dan domestik.
Ia juga menyatakan akan melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden serta lembaga terkait agar segera dicari solusi untuk mencegah gelombang PHK yang lebih luas, baik melalui penyelesaian hambatan keuangan perusahaan maupun dukungan kebijakan pemerintah.
Lan.
