majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap meningkatkan koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) apabila kondisi nilai tukar rupiah memerlukan langkah penanganan yang lebih intensif. Meski demikian, pemerintah tetap menghormati kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas utama dalam menjaga stabilitas mata uang nasional.
Menurut Purbaya, saat ini pemerintah masih menjalankan mekanisme koordinasi rutin bersama anggota KSSK. Namun, apabila dibutuhkan langkah tambahan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, pemerintah siap mengambil tindakan yang diperlukan bersama para pemangku kepentingan terkait.
“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dahulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja, tetapi kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu sore, rupiah tercatat melemah 127,5 poin atau sekitar 0,71 persen sehingga berada di level Rp 17.966 per dolar AS.
Purbaya menilai tekanan terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Ia menyebut berbagai spekulasi dan isu yang berkembang telah memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap mata uang Indonesia.
Salah satu isu yang beredar, menurutnya, adalah kabar mengenai adanya permintaan kepada perbankan untuk melakukan simulasi atau stress test apabila kurs rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar AS.
“Kalau kita lihat, kan tiba-tiba saja pelemahannya satu-dua hari ini, karena ada isu macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau Rp 18.000 lebih, padahal saya pernah isu seperti itu. Jadi, banyak isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap fokus memperkuat fondasi ekonomi nasional sebagai langkah utama menjaga stabilitas jangka panjang. Purbaya meyakini bahwa nilai tukar pada akhirnya akan mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi suatu negara.
“Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Untuk saya fokusnya di situ,” tutur Purbaya.
Sementara itu, Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan melalui koordinasi dengan pemerintah serta berbagai lembaga terkait. Sejumlah kebijakan stabilisasi juga mulai diterapkan untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah.
Salah satunya adalah pemberlakuan batas pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying sebesar 25.000 dolar AS per pelaku per bulan yang mulai berlaku sejak 2 Juni 2026.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS serta menekan risiko gejolak nilai tukar yang dipicu oleh dinamika ekonomi global.
Pemerintah dan Bank Indonesia berharap berbagai langkah koordinasi serta penguatan fundamental ekonomi dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Lan.
