majalahsuaraforum.com – Rencana penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sawit melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memunculkan keresahan di kalangan petani dan pelaku industri sawit nasional. Kebijakan tersebut dinilai memicu ketidakpastian pasar yang berdampak langsung pada merosotnya harga tandan buah segar (TBS) di berbagai wilayah penghasil sawit.
Sejumlah organisasi petani menilai kondisi pasar saat ini mulai tidak stabil karena para pelaku usaha memilih menahan transaksi sambil menunggu kejelasan kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor sawit nasional.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan produksi sawit rakyat ke depan. Menurut SPKS, jika harga TBS terus jatuh, banyak petani akan kesulitan melakukan pemupukan dan perawatan kebun karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan hasil yang diperoleh.
SPKS juga menilai kebijakan ekspor terpusat tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Apabila produktivitas kebun rakyat menurun akibat kurangnya perawatan dan banyak petani meninggalkan sektor sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan ikut terganggu.
Selain itu, organisasi petani sawit tersebut meminta pemerintah belajar dari pengalaman tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya saat penerapan kebijakan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dinilai menyebabkan harga cengkeh di tingkat petani mengalami kehancuran.
Karena itu, SPKS mendesak pemerintah segera mengevaluasi rencana kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sebelum dampaknya semakin meluas terhadap petani sawit rakyat.
Data SPKS menunjukkan penurunan harga TBS sudah terjadi di sejumlah wilayah sentra sawit. Di Kalimantan Barat, harga TBS dilaporkan turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram.
Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kilogram kini merosot drastis menjadi sekitar Rp1.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dengan harga TBS turun hingga Rp1.500 per kilogram.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, turut menyampaikan keprihatinannya atas kondisi pasar sawit yang semakin tidak menentu. Ia menyebut ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah membuat para pengusaha, trader, refinery, eksportir, dan pelaku pasar memilih menahan diri.
Menurut Mansuetus, situasi tersebut memicu kepanikan pasar, meningkatkan spekulasi, serta menurunkan aktivitas perdagangan yang akhirnya menekan harga crude palm oil (CPO) dan harga TBS petani secara langsung.
Ia menegaskan bahwa pihak yang paling dirugikan dalam kondisi tersebut bukan para pelaku under invoicing, melainkan para petani sawit yang harus menerima harga jual jauh lebih rendah akibat pasar yang tidak stabil.
Mansuetus juga menyoroti besarnya dampak industri sawit terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, sektor sawit berkaitan langsung dengan kehidupan sekitar 17 juta orang, mulai dari petani, buruh perkebunan, pekerja transportasi, pelaku UMKM, hingga masyarakat di daerah sentra produksi sawit.
Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih hati-hati dalam menerapkan kebijakan baru agar stabilitas industri sawit tetap terjaga dan kesejahteraan petani tidak semakin tertekan.
Lan.











