Hashim Thaci Terancam 45 Tahun Penjara, Pengadilan Den Haag Ungkap Dugaan Kejahatan Perang Kosovo
Jakarta – Nama Hashim Thaci selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Kosovo. Namun kini, citra mantan presiden Kosovo itu berubah drastis setelah dirinya menghadapi tuntutan berat terkait dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.
Thaci dituntut hukuman 45 tahun penjara atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik bersenjata Kosovo pada 1998–1999.
Kasus tersebut tengah disidangkan di Kosovo Specialist Chambers, sebuah pengadilan khusus kejahatan perang yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Setelah hampir tiga tahun proses persidangan berlangsung, perkara ini kini memasuki tahap penting, yakni penyampaian tuntutan jaksa dan pembelaan akhir dari pihak terdakwa.
Jaksa Tuduh Ada Kampanye Kekerasan Terorganisasi
Jaksa internasional menuduh Hashim Thaci bersama tiga mantan petinggi Tentara Pembebasan Kosovo (Kosovo Liberation Army/KLA) terlibat dalam kampanye kekerasan sistematis selama konflik berlangsung.
Dakwaan mencakup berbagai tindakan berat, mulai dari penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa terhadap individu yang dianggap sebagai lawan politik maupun kolaborator aparat keamanan Serbia.
Menurut jaksa, tindakan tersebut dilakukan selama dan setelah pemberontakan bersenjata yang kemudian membuka jalan bagi kemerdekaan Kosovo dari Serbia.
Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas, sementara ratusan lainnya mengalami penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi di berbagai lokasi penahanan.
Thaci Disebut Memiliki Peran Sentral di KLA
Dalam persidangan, jaksa menegaskan bahwa Thaci memiliki posisi penting dalam struktur KLA. Ia disebut menjadi bagian dari staf pusat organisasi dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah kepada para komandan wilayah.
Hal ini bertentangan dengan pembelaan tim kuasa hukum Thaci yang menyatakan kliennya tidak memiliki kendali efektif atas pasukan bersenjata di lapangan.
Jaksa menilai bukti-bukti yang diajukan menunjukkan adanya struktur komando terpusat, di mana keputusan strategis berasal dari pimpinan KLA, termasuk para terdakwa.
Korban Tidak Hanya dari Serbia dan Roma
Jaksa juga mengungkap bahwa kekerasan tidak hanya menyasar kelompok etnis Serbia dan Roma, tetapi juga warga Albania Kosovo sendiri.
Sebagian besar korban justru berasal dari kelompok mayoritas Albania yang dianggap menentang atau mengancam upaya KLA untuk menguasai Kosovo sepenuhnya.
Aksi kekerasan tersebut disebut terjadi di lebih dari 40 lokasi di Kosovo, serta beberapa wilayah di Albania utara, yang mencerminkan pola pelanggaran meluas dan terorganisasi.
Pengadilan Dibentuk untuk Lindungi Saksi
Kosovo Specialist Chambers dibentuk pada 2015 dengan dukungan internasional untuk menangani dugaan kejahatan perang mantan anggota KLA.
Pengadilan ini ditempatkan di luar Kosovo guna mengurangi risiko intimidasi saksi, mengingat para terdakwa masih dipandang sebagai pahlawan perang oleh sebagian masyarakat.
Meski demikian, jaksa mengakui bahwa persidangan tetap berlangsung dalam iklim tekanan terhadap saksi. Bahkan, Thaci dan sejumlah terdakwa lainnya menghadapi perkara terpisah terkait dugaan menghalangi proses peradilan dan upaya memengaruhi kesaksian.
Dari Pahlawan Kemerdekaan ke Kursi Terdakwa
Hashim Thaci mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 2020 untuk menghadapi proses hukum ini.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai perdana menteri, menteri luar negeri, serta presiden Kosovo sejak negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.
Perjalanan politik Thaci, dari mahasiswa pengasingan di Swiss, pemimpin gerilya KLA, hingga negarawan yang sempat mendapat dukungan luas dari Barat, kini berada dalam bayang-bayang konflik Kosovo yang menewaskan sekitar 13.000 orang dan menyebabkan hampir satu juta warga mengungsi.
Jaksa menuntut hukuman 45 tahun penjara bagi Thaci dan tiga terdakwa lainnya. Sidang pernyataan akhir dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Februari sebelum majelis hakim memasuki tahap deliberasi.
Putusan pengadilan ini dinilai akan menjadi tonggak penting bagi penegakan keadilan internasional, sekaligus ujian bagi Kosovo dalam menyeimbangkan narasi perjuangan kemerdekaan dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu.
Red.
