majalahsuaraforum.com – Komisi III DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Dimulainya pembahasan tersebut ditandai dengan penyampaian laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU oleh Badan Keahlian DPR RI.
Pembahasan awal ini berlangsung dalam rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Tujuan Pembentukan RUU Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, khususnya kejahatan yang bermotif keuntungan finansial.
“Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial,” kata Sari di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, RUU ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menghadapi kejahatan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.
Penegakan Hukum Tak Hanya Penjara Sari Yuliati menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi pidana berupa hukuman penjara semata. Negara, kata dia, juga memiliki kewajiban untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana.
Ia menilai, perampasan aset hasil kejahatan menjadi elemen penting agar pelaku tidak lagi menikmati keuntungan dari perbuatannya, sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat.
Fokus pada Kejahatan Bermotif Finansial RUU Perampasan Aset dirancang untuk menjangkau berbagai jenis tindak pidana yang memiliki orientasi keuntungan ekonomi, mulai dari korupsi, terorisme, narkotika, hingga kejahatan terorganisir lainnya.
Dengan adanya aturan khusus mengenai perampasan aset, DPR berharap aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam menelusuri, menyita, serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.
Tahapan Pembahasan Selanjutnya Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui serangkaian rapat lanjutan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Proses ini mencakup pendalaman materi, penyerapan aspirasi publik, serta penyempurnaan substansi agar RUU tersebut mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif.
Pembahasan RUU ini juga menjadi perhatian publik, mengingat urgensinya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya di Indonesia.
Dw.











