majalahsuaraforum.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kebijakan penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap kepastian iklim usaha, khususnya bagi industri migas di dalam negeri.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem penilaian TKDN yang lebih sederhana, cepat, dan transparan, sekaligus memastikan pengawasan implementasinya berjalan secara konsisten. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam merencanakan investasi dan produksi jangka panjang.
Pemerintah Dorong Iklim Usaha yang Lebih Pasti Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, menyampaikan bahwa terbitnya Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat iklim usaha bagi produsen nasional.
“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan,” ujar Setia Diarta seperti Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi industri dalam negeri, terutama sektor strategis seperti migas yang membutuhkan kepastian pasar dan dukungan kebijakan jangka panjang.
Pengawasan TKDN Dinilai Penting Jaga Persaingan Sehat Selain penyederhanaan penilaian, Setia Diarta juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penerapan TKDN. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan persaingan usaha berjalan secara sehat dan adil, sekaligus melindungi industri nasional dari praktik yang merugikan.
Ia menilai penguatan kebijakan TKDN akan memberikan kepastian pasar bagi industri dalam negeri serta mendorong peningkatan penggunaan produk lokal di sektor migas.
Pelaku Industri Soroti Pengendalian Produk Impor Sementara itu, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK), Soni, menilai bahwa kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri perlu diiringi dengan langkah pengendalian terhadap produk impor yang tidak memenuhi standar.
“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) produk katup,” ujar Soni.
Menurutnya, pengendalian impor menjadi krusial agar produk katup impor tidak membanjiri pasar domestik dan merugikan industri nasional yang telah berinvestasi pada teknologi serta peningkatan kualitas produk.
Akses Bahan Baku Jadi Faktor Penentu Daya Saing Soni juga menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi serta ekspansi pasar industri dalam negeri.
“Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan akan membantu industri menekan biaya produksi, menjaga kualitas secara konsisten, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor,” katanya.
Menurutnya, dukungan terhadap rantai pasok bahan baku menjadi salah satu kunci agar industri nasional mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.
Komitmen Perkuat Ekosistem Industri Migas Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri penunjang migas nasional melalui berbagai kebijakan, mulai dari optimalisasi TKDN, pengendalian impor, hingga pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan industri nasional di sektor strategis migas.
Lan.











