Home / Politik / Baleg DPR Tekankan Kemandirian Kadin dalam Pembahasan Revisi UU

Baleg DPR Tekankan Kemandirian Kadin dalam Pembahasan Revisi UU

majalahsuaraforum.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya menjaga independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kadin. Organisasi pengusaha tersebut diingatkan agar tetap berada pada posisi mandiri sehingga mampu berkontribusi secara objektif bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa intervensi birokrasi.

Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa ketergantungan Kadin terhadap pemerintah justru berpotensi menimbulkan hambatan dalam menjalankan perannya sebagai wadah dunia usaha.

“Kadin harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Jika menjadi bagian dari pemerintah, mereka akan sulit bergerak dan itu justru merugikan organisasi sendiri,” ujar Sturman, Senin (22/12/2025).

Kemandirian Finansial Jadi Kunci Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai, kemandirian finansial merupakan fondasi utama bagi kedaulatan organisasi. Menurutnya, Kadin tidak memerlukan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Dengan berdiri di atas kekuatan sendiri, Kadin diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawalan kepentingan pelaku usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar secara lebih leluasa dan tanpa tekanan kepentingan tertentu.

Mitra Strategis, Bukan Bagian Pemerintah Meski menekankan pentingnya independensi, Sturman menegaskan bahwa Kadin tetap memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan. Namun, hubungan tersebut harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang setara, bukan hubungan struktural yang bersifat hierarkis.

“Mereka terlibat dalam urusan bisnis dan ekonomi sebagai mitra, bukan sebagai bagian dari instansi pemerintah,” jelas legislator asal Kepulauan Riau itu.

Dialog Setara untuk Kebijakan Ekonomi Melalui kemitraan yang sehat dan dialog konstruktif, Sturman berharap kebijakan ekonomi nasional dapat lahir dari proses diskusi yang setara antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi yang tetap menjaga independensi masing-masing pihak dinilai menjadi syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *