majalahsuaraforum.com – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Keimigrasian mencatat capaian signifikan dengan menembus angka Rp 10 triliun. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Kementerian Imipas yang dinilai semakin solid, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Pernyataan tersebut disampaikan Silmy Karim dalam sambutannya pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025. Informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan tertulis yang diterima.
“Saya baru mendapatkan informasi dari Imigrasi, PNBP-nya tembus Rp10 triliun. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi fakta bahwa kita semua bekerja dengan baik. Ini menunjukkan kinerja Menteri dan seluruh jajaran, sekaligus kinerja organisasi Kemenimipas secara keseluruhan,” kata Silmy.
Menurut Silmy, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan transformasi tata kelola Imigrasi, terutama dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang cepat, aman, dan mampu mendukung iklim investasi serta pariwisata nasional. Ia menegaskan bahwa Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan representasi wajah negara, baik di dalam negeri, di kawasan perbatasan, maupun di mata dunia internasional.
“Setiap capaian kinerja adalah cerminan profesionalisme, integritas dan komitmen kita kepada bangsa,” kata Silmy.
Lebih lanjut, Silmy menjelaskan bahwa peningkatan PNBP keimigrasian tidak terlepas dari performa positif berbagai layanan, seperti paspor, visa, serta izin keimigrasian lainnya. Layanan-layanan tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bahkan, realisasi PNBP tahun ini jauh melampaui target awal pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp 6,5 triliun.
Kemenimipas dan Kemenkeu Bahas Penyesuaian Tarif PNBP Seiring meningkatnya PNBP, Kementerian Imipas saat ini tengah melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyesuaian tarif baru PNBP. Selain itu, kedua kementerian juga mengkaji kemudahan proses izin tinggal bagi mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Indonesia.
Penyesuaian tersebut direncanakan untuk mendorong akses pendidikan internasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan studi global. Dalam kajian ini, Kemenimipas turut melibatkan masukan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan struktur tarif baru dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan berdaya saing bagi mahasiswa asing, tanpa mengurangi kontribusi PNBP secara nasional.
Arah Strategis Kemenimipas Menuju 2026 Dalam kesempatan yang sama, Silmy juga menyampaikan arahan strategis dalam rangka menghadapi berbagai tantangan organisasi ke depan. Beberapa fokus utama meliputi peningkatan pengawasan, kualitas layanan, serta penguatan kolaborasi antarunit kerja.
Ia berharap transformasi yang terus dijalankan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan nilai tambah pada setiap fungsi organisasi Kemenimipas.
“Tahun 2026 adalah tahun percepatan. Kita tidak lagi bicara bekerja keras dalam masa transisi yang telah dilewati bersama. Tetapi bekerja lebih cerdas, bekerja terintegrasi, dan bekerja berbasis data,” ujar Silmy Karim.
Silmy menegaskan, Kemenimipas akan terus berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada pelayanan prima. Selain itu, Kemenimipas juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip kebermanfaatan dan kontribusi optimal bagi bangsa dan negara.
Hil.
