majalahsuarafotum.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah pusat menaikkan status bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (7/12/2025).
Menurut Hasto, dorongan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui relawan PDIP, khususnya personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang diterjunkan ke berbagai daerah terdampak di Sumatera.
“Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Alasan Penetapan Bencana Nasional Hasto menjelaskan, jika status bencana dinaikkan menjadi bencana nasional, maka akan terbangun kesadaran kolektif bahwa bencana tersebut harus ditangani secara terpadu, mulai dari pencegahan hingga mitigasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Ia menilai, penanganan bersama yang didasari semangat gotong royong akan mempercepat pemulihan daerah terdampak sekaligus memperkuat sistem mitigasi ke depan.
PDIP Siap Dukung Langkah Pemerintah Selain mendorong perubahan status, PDIP juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera.
“Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” ujar Hasto.
Sorotan Terhadap Kerusakan Lingkungan Lebih lanjut, Hasto menyinggung pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Menurutnya, banjir yang terjadi di wilayah utara Sumatera menjadi bukti bahwa bencana ekologis merupakan dampak dari kebijakan yang tidak terkendali, khususnya terkait alih fungsi lahan.
“Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.
Dorongan Moratorium Hutan dan Perlindungan Sungai Dalam kesempatan yang sama, Hasto menegaskan komitmen PDIP untuk terus mendorong kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk moratorium hutan dan penghentian konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan.
“Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” tuturnya.
PDIP berharap, langkah korektif dari hulu hingga hilir dapat mencegah terulangnya bencana serupa serta menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera dan wilayah lainnya di Indonesia.
Dw.
