majalahsuaraforum.com – Desakan untuk mempercepat reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin menguat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai perubahan besar dalam tubuh Polri sudah sangat mendesak, terutama untuk menghapus budaya kekerasan dan mencegah intervensi politik yang dinilai masih terjadi di institusi tersebut.
Isu ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini digelar dengan tujuan memperkuat partisipasi publik serta menjaring pandangan strategis dari masyarakat sipil dalam menyusun arah reformasi Polri ke depan.
FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat sipil terkemuka, antara lain Kontras, YLBHI, Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Wahid Foundation, Indonesian Police Watch (IPW), HRWG, ICJR, Elsam, LBH Pers, dan Lab 45. Mereka hadir untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan kritis terkait reformasi kepolisian.
Perluas Partisipasi Publik untuk Reformasi Polri Anggota Kompolnas sekaligus Ketua Tim Analisis Reformasi Polri, Supardi Hamid, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dalam proses memperluas ruang partisipasi publik dalam reformasi Polri.
“Langkah ini merupakan upaya dari Kompolnas untuk memperluas ruang partisipasi publik sekaligus menghimpun masukan strategis dari berbagai elemen masyarakat. Kehadiran organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan arah kebijakan reformasi Polri ke depan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Supardi dalam keterangannya.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka dan dinamis, para peserta memaparkan berbagai gagasan mendasar untuk mempercepat proses reformasi Polri agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Netralitas dan Budaya Kekerasan Jadi Sorotan Utama Salah satu isu yang paling menonjol dalam forum ini adalah politisasi di tubuh Polri. Para peserta menegaskan pentingnya menjaga jarak institusi Polri dari segala bentuk intervensi politik dan kepentingan praktis, demi menjamin netralitas serta profesionalitas aparat penegak hukum.
Selain persoalan politik, budaya kekerasan juga menjadi perhatian utama. Peserta FGD menilai, praktik kekerasan yang masih sering terjadi menunjukkan adanya persoalan mendalam pada paradigma dan pola pendidikan di kepolisian. Mereka menekankan perlunya reformasi pola pikir dan pendidikan yang lebih humanis, agar Polri benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Selain dua hal tersebut, isu penting lainnya yang turut disoroti adalah reposisi kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Para peserta sepakat bahwa peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal harus diperkuat agar dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepolisian.
Mereka juga menyinggung pentingnya penerapan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di lingkungan Polri serta perlunya evaluasi terhadap kewenangan kepolisian agar lebih sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.
Desakan Pembebasan Aktivis dan Penghormatan Hak Asasi Dalam forum tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyoroti kasus penahanan terhadap aktivis yang dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Mereka mendesak agar Polri segera membebaskan para aktivis yang masih ditahan, sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Bagi mereka, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari reformasi kepolisian yang berkeadilan.
Kompolnas Janji Tindak Lanjut Masukan Publik Menanggapi berbagai masukan dan kritik tersebut, Anggota Kompolnas Gufron menyatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari proses mendengar secara aktif terhadap suara masyarakat. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.
“Kami di Kompolnas tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Kritik dan masukan dari teman-teman NGO ini adalah cermin untuk melihat kekurangan yang mungkin tidak terlihat dari dalam. Semua catatan dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami telusuri dan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap rekomendasi kebijakan yang kami susun,” jelas Gufron.
FGD Jadi Langkah Nyata Reformasi Polri FGD yang digelar Kompolnas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi pondasi penting bagi langkah-langkah strategis reformasi kepolisian di masa depan.
Dengan ditampungnya berbagai aspirasi dan rekomendasi kritis dari masyarakat sipil, proses reformasi Polri diharapkan mampu menghasilkan institusi kepolisian yang profesional, akuntabel, menghormati hak asasi manusia, serta bebas dari intervensi politik.
Reformasi Polri yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sekaligus menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara Polri dan masyarakat.
Hil.
