majalahsuaraforum.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan atau revisi UU Ketenagakerjaan akan segera dimulai. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 September 2025 melalui Komisi IX DPR.
Keterangan ini disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, usai menerima audiensi dengan sejumlah perwakilan buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Ia menegaskan bahwa proses pembahasan tidak hanya dilakukan secara tertutup, melainkan akan melibatkan partisipasi publik, khususnya dari kalangan pekerja.
“Terkait masukan-masukan mengenai Undang-Undang ketenagakerjaan, DPR akan membuka diri untuk menerima masukan tersebut. Proses meaningful participation akan dimulai besok melalui Komisi IX dan Panja pertama. Tentu saja itu bukan yang terakhir,” jelas Puan.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat tidak sebatas perwakilan buruh, tetapi juga meluas pada kelompok masyarakat lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan. Hal ini penting agar proses revisi sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja serta menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Meaningful participation juga akan melibatkan elemen masyarakat lain terkait undang-undang ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan putusan MK,” tambahnya.
Revisi UU Ketenagakerjaan sendiri telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Oleh sebab itu, pembahasannya menjadi fokus utama DPR bersama pemerintah untuk menghasilkan aturan yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi para pekerja serta dunia usaha.
Dw.
