majalahsuaraforum.com – 13 September 2025, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12/9/2025) waktu Amerika Serikat secara resmi mengesahkan Deklarasi New York, sebuah resolusi yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan Palestina–Israel. Resolusi ini menegaskan bahwa proses perdamaian tidak melibatkan Hamas.
Dalam sidang tersebut, sebanyak 142 negara memberikan dukungan, sementara 10 negara menolak termasuk Israel dan Amerika Serikat, serta 12 negara memilih abstain. Deklarasi ini secara tegas mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, mendesak agar seluruh senjata Hamas dilucuti, menuntut pembebasan sandera, serta mendorong aksi kolektif dunia untuk mengakhiri peperangan di Gaza.
Dukungan dari Arab Saudi dan Prancis Resolusi yang memiliki nama resmi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara diajukan oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan dukungan Liga Arab serta 17 negara anggota PBB lainnya.
Deklarasi ini menekankan perlunya Hamas mengakhiri kendali mereka atas Gaza dengan menyerahkan seluruh senjata kepada Otoritas Palestina, yang akan berada di bawah pengawasan internasional. Peta jalan perdamaian yang disusun mencakup gencatan senjata, pembentukan negara Palestina berdaulat, pelucutan senjata Hamas, serta normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab.
Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan satu-satunya peta jalan yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.
“Deklarasi ini adalah peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara, sekaligus menegaskan komitmen negara-negara Arab dan Otoritas Palestina pada perdamaian,” kata Bonnafont.
Ia juga menambahkan bahwa gencatan senjata segera dan pembebasan sandera merupakan langkah mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
Penolakan dari Amerika Serikat Meski mendapatkan dukungan mayoritas, Amerika Serikat menolak resolusi tersebut. Perwakilan AS di PBB, Morgan Ortagus, menyatakan bahwa deklarasi itu lebih bersifat pencitraan politik daripada solusi nyata.
“Deklarasi ini justru menguntungkan Hamas dan merusak diplomasi nyata,” ujar Ortagus.
Selain itu, Ortagus juga menentang pasal dalam deklarasi yang mendukung hak kembali bagi pengungsi Palestina. Menurutnya, hal itu berpotensi mengancam eksistensi Israel sebagai negara Yahudi. Ia menegaskan bahwa kunci penyelesaian konflik tetap terletak pada pembebasan sandera dan pelucutan senjata Hamas.
Menjelang KTT PBB 22 September Pemungutan suara untuk Deklarasi New York berlangsung menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada 22 September 2025, yang akan dipimpin bersama oleh Riyadh dan Paris. Dalam forum tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyampaikan komitmennya untuk secara resmi mengakui negara Palestina.
Deklarasi New York kini menjadi simbol baru upaya diplomasi internasional dalam mencari solusi damai yang berkeadilan, meskipun masih menghadapi tentangan keras dari Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.
Red.
