majalahsuaraforum.com – 13 September 2025 Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan audiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sebagai tindak lanjut atas tujuh poin Desakan Darurat Ekonomi yang sebelumnya diajukan oleh para ekonom. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta pada Sabtu (13/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan para ekonom untuk memperkuat arah kebijakan nasional.
“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis.
Pemerintah Libatkan Ekonom sebagai Mitra Strategis Luhut menjelaskan, pemerintah memandang para ekonom bukan hanya sebagai pengkritik, melainkan mitra strategis yang berperan penting dalam memperbaiki kebijakan. Sejumlah langkah telah dijalankan pemerintah, seperti deregulasi guna mendorong penciptaan lapangan kerja, percepatan digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta program relokasi perusahaan garmen dan alas kaki. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas belanja negara sekaligus meningkatkan penerimaan melalui digitalisasi. Salah satu program percontohan yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” kata Luhut.
Respons Aliansi Ekonom Indonesia Perwakilan AEI, Jahen F Rezki, mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan pemerintah. Menurutnya, forum ini menjadi ruang produktif untuk menyampaikan kritik dan rekomendasi atas kebijakan ekonomi nasional.
“Desakan yang kami susun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah ke depan. Kami berharap diskusi seperti ini bisa dilakukan secara berkala,” tutur Jahen.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi Sebelumnya, pada Selasa (9/9/2025), AEI merumuskan tujuh desakan darurat yang dinilai perlu segera menjadi prioritas pemerintah, yakni:
1. Memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dan menempatkannya secara wajar serta proporsional.
2. Mengembalikan independensi, transparansi, serta mencegah intervensi kepentingan pihak tertentu pada institusi negara.
3. Menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
4. Melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Memprioritaskan kebijakan yang fokus pada penanganan ketimpangan di berbagai dimensi.
6. Mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis serta menolak program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.
7. Meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat tata kelola negara dan demokrasi.
Harapan Sinergi Ke Depan Pertemuan antara DEN dan AEI diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan para akademisi ekonomi dalam merancang kebijakan yang lebih kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi fondasi ekonomi nasional.
Lan.
