majalahsuaraforum.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memastikan hingga saat ini belum menerima permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan pencegahan terhadap mantan Kapolri tersebut.
“Sampai saat ini belum ada,” kata Hendarsam, Senin (9/11/2026).
Isu mengenai pencegahan Tito Karnavian ke luar negeri mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar tersebut muncul di tengah proses penyelidikan aparat penegak hukum terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara tersebut, sejumlah perwira tinggi Polri turut terseret. Nama-nama yang disebut antara lain mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dugaan tindak pidana penyadapan itu disebut berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memberikan perintah untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Intercept Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian menjadi sasaran penyadapan meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana diatur undang-undang.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan ilegal tersebut diduga turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem komputer sekitar Oktober 2026. Tindakan tersebut disinyalir bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Meski demikian, terkait kabar pencegahan Tito Karnavian ke luar negeri, Dirjen Imigrasi menegaskan bahwa hingga Senin (9/11/2026), belum ada permohonan pencegahan yang diterima pihaknya.
hil.
