majalahsuaraforum.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak agar dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, sebagai markas judi online diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasanuddin menegaskan bahwa setiap pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut harus menjalani proses hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun statusnya, baik dari kalangan militer maupun sipil.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin kepada wartawan pada Jumat (9/10/2026). Ia menilai penanganan dugaan kasus tersebut perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Penanganan Hukum Disesuaikan dengan Status Pihak yang Terlibat
Menurut Hasanuddin, proses penanganan perkara harus memperhatikan status pihak yang diduga terlibat agar penyelesaian kasus berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Apabila dugaan keterlibatan mengarah kepada personel militer, proses penanganannya dilakukan melalui Polisi Militer TNI. Sementara itu, apabila terdapat warga sipil yang diduga terlibat, proses hukum harus mengikuti mekanisme peradilan sipil.
Hasanuddin menekankan bahwa perbedaan jalur penanganan tersebut tidak boleh mengurangi objektivitas maupun ketegasan dalam penegakan hukum.
Ia juga meminta agar dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk aktivitas perjudian daring ditangani secara terbuka. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Transparansi Dinilai Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Hasanuddin turut menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Keterbukaan proses hukum dinilai diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut.
Ia meminta pihak berwenang menjalankan proses secara objektif dan profesional, tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun yang diduga terlibat.
Penanganan yang sesuai prosedur juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, dugaan penggunaan rumah dinas TNI sebagai lokasi aktivitas judi online perlu ditangani secara cermat dan transparan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
de.
