majalahsuaraforum.com — Istana Kepresidenan memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengganti Panglima TNI. Pemerintah juga menegaskan belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Panglima TNI.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, belum adanya Surpres tersebut menunjukkan bahwa proses pergantian Panglima TNI memang belum dilakukan.
“Belum ada, belum ada. Kita belum ada mengirim mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang, belum ada,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Bambang sekaligus membantah anggapan bahwa isu pergantian Kapolri maupun Panglima TNI berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Ia menepis isu yang menyebut pergantian tersebut ditujukan untuk mengganti pejabat atau orang-orang yang dianggap dekat dengan Presiden ketujuh Joko Widodo.
“Enggak ada. Enggak ada isu mempreteli beritanya nggak benar. Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu itu hanya pergantian biasa saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum menerima Surpres dari Presiden terkait rencana pergantian Panglima TNI.
“Jadi, beberapa hari belakangan memang sudah banyak yang menanyakan kepada kami di DPR, apakah sudah menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
“Dan pada hari ini saya sampaikan bahwa DPR RI belum menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI,” sambungnya.
Dasco juga mengaku memperoleh informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk mengganti Panglima TNI dalam waktu dekat.
“Dan menurut informasi yang kami dapat bahwa presiden belum akan mengganti Panglima TNI,” ucapnya.
Dengan demikian, hingga Kamis (8/10/2026), belum terdapat Surpres yang diajukan kepada DPR RI terkait pergantian Panglima TNI. Istana juga menegaskan bahwa isu mengenai pergantian tersebut tidak berkaitan dengan upaya politik untuk mempreteli atau mengganti orang-orang tertentu di lingkungan pemerintahan.
hil.
