foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Pemerintah Myanmar telah memulangkan sebanyak 9.517 migran dari Malaysia sepanjang 2026. Jumlah tersebut terdiri dari warga yang dipulangkan melalui jalur laut maupun udara, termasuk hampir 10.000 migran yang disebut telah kembali ke Myanmar selama tahun ini.
Media pemerintah Myanmar melaporkan pada Senin (5/10/2026), sebanyak 1.476 warga Myanmar tiba melalui jalur laut di wilayah luar Yangon. Mereka merupakan kelompok pertama dari sekitar 5.000 orang yang menurut Malaysia telah disepakati untuk dipulangkan ke Myanmar.
Pemulangan tersebut berlangsung ketika sentimen antimigran di Malaysia semakin meningkat. Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB mengkritik kebijakan Malaysia yang memulangkan para migran ke Myanmar melalui mekanisme yang dinilai kurang transparan. Badan dunia tersebut menilai skema yang digunakan belum mampu memberikan jaminan bahwa para migran dapat kembali secara aman ke negara yang hingga kini masih menghadapi konflik.
Kekhawatiran lain muncul terkait kemungkinan adanya warga Rohingya di antara kelompok yang dipulangkan. Kelompok minoritas tersebut selama bertahun-tahun menghadapi penganiayaan dan kekerasan di Myanmar.
Meski demikian, Malaysia tidak mengungkapkan latar belakang etnis dari para migran yang dipulangkan ke Myanmar.
Selain melalui jalur laut, jumlah migran yang dipulangkan menggunakan pesawat ternyata jauh lebih besar. Media pemerintah Myanmar, The Global New Light of Myanmar, melaporkan sebanyak 8.041 warga telah dipulangkan melalui jalur udara selama periode Januari hingga Agustus 2026.
Pemulangan melalui jalur udara tersebut berbeda dengan proses menggunakan kapal yang mendapat perhatian luas di Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri belum memberikan penjelasan mengenai penerbangan mingguan yang menurut Myanmar digunakan untuk mengangkut para migran kembali ke negara asal mereka.
Jika jumlah pemulangan melalui jalur laut dan udara digabungkan, pemerintah Myanmar mencatat total 9.517 migran telah kembali dari Malaysia sepanjang 2026.
Malaysia sebelumnya menyatakan bahwa para migran yang dipulangkan melalui skema tersebut telah menyetujui proses pemulangan secara sukarela dari pusat-pusat penahanan.
Menurut Myanmar, para migran tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan setelah menjalani hukuman akibat pelanggaran keimigrasian.
Namun, laporan dari sejumlah kelompok hak asasi manusia menunjukkan adanya kondisi yang memprihatinkan di beberapa fasilitas penahanan migran.
Badan pengungsi PBB juga menyampaikan bahwa stafnya tidak mendapatkan izin untuk melakukan verifikasi. Kondisi tersebut membuat PBB tidak dapat memastikan apakah keputusan para migran untuk kembali ke Myanmar benar-benar dibuat secara sukarela dan setelah mereka memperoleh informasi yang memadai.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena Myanmar masih berada dalam kondisi konflik berkepanjangan.
Menurut organisasi pemantau konflik ACLED, lebih dari 100.000 orang diperkirakan telah tewas di Myanmar sejak kudeta militer pada 2021 yang kemudian memicu perang saudara.
Dengan kondisi keamanan yang masih belum stabil tersebut, pemulangan ribuan migran dari Malaysia ke Myanmar terus menjadi sorotan, terutama terkait aspek keselamatan, transparansi proses pemulangan, serta kepastian bahwa keputusan untuk kembali benar-benar dilakukan secara sukarela.
red.
