majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah pusat akan terus memantau kebutuhan anggaran untuk menangani bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika dana yang telah tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan, pemerintah siap menambah anggaran.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (19/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.
Menurut Purbaya, BNPB sudah mulai mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Namun, pemerintah pusat tetap melakukan pemantauan agar kebutuhan masyarakat serta ketersediaan anggaran dapat dipenuhi.
“BNPB sudah mulai mengirim (bantuan), tetapi kita akan monitor kalau kurang nanti kita akan minta lebih banyak lagi. Saya minta dirjen (direktur jenderal) perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk monitor terus kondisi keuangan di sini, di kabupaten yang terkena bencana ini untuk memastikan mereka cukup dana untuk membantu masyarakat di sini,” kata Purbaya.
Pemda Diminta Gunakan Anggaran yang Tersedia Purbaya meminta pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan anggaran penanganan bencana yang sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Apabila dana tersebut tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan kebutuhan tambahan kepada pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah pusat dapat segera menghitung dan menyiapkan tambahan pembiayaan sesuai kondisi di lapangan.
“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu yang itu. Nanti, kalau kurang, lapor ke kami. Kami lapor ke presiden, nanti akan menyiapkan anggaran lebih seperti daerah yang terkena bencana yaitu Aceh,” katanya.
Skema Penanganan Bisa Meniru Aceh Purbaya menyebut pola dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di NTT berpotensi menggunakan pendekatan yang serupa dengan penanganan bencana di Aceh.
Meski demikian, pemerintah tidak akan serta-merta menerapkan skema yang sama. Tingkat kerusakan akibat bencana serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak menjadi pertimbangan sebelum menentukan bentuk dukungan.
“Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tetapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini. Apakah kita perlu satgas khusus, tetapi saya pikir kalau memang bisa ditangani daerah, langsung aja daerah yang menangani, pusat yang membantu,” kata Purbaya.
Menurutnya, situasi di NTT memiliki perbedaan dengan Aceh. Pemerintahan daerah di NTT masih dapat berjalan sehingga penanganan dapat tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam skema tersebut, pemerintah pusat akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah, sedangkan BNPB menjadi salah satu unsur awal yang berperan dalam penyaluran bantuan dan penanganan dampak bencana.
Pemerintah Siapkan Dana hingga Rp5 Triliun Purbaya memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan bencana di NTT, termasuk dampak gempa yang terjadi di wilayah tersebut.
Untuk tahap awal, pembiayaan penanganan bencana berasal dari anggaran yang tersedia di BNPB. Pemerintah juga membuka kemungkinan menambah anggaran apabila kebutuhan di lapangan lebih besar dari dana yang telah disediakan.
“BNPB Itu kita sediakan cukup banyak (dana) harusnya, kita bisa sediakan sampai Rp 5 triliun. Namun, kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa,” kata Purbaya.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, pemerintah pusat memastikan penanganan masyarakat terdampak tidak terkendala persoalan pembiayaan. Besaran tambahan dana nantinya akan disesuaikan dengan laporan kebutuhan BNPB dan kondisi daerah yang terdampak bencana.
Lan.
