majalahsuaraforum.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mendukung perubahan status sekitar 541 ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan pemerintah. Pelaksanaan perubahan status tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun.
Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan guru PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu di bawah pemerintah pusat.
”Kalau untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya memastikan penyediaan anggaran untuk perubahan status PPPK tersebut tidak akan membuat target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 meningkat.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan realokasi belanja pada tahun depan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Dengan mekanisme itu, pemerintah tetap mempertahankan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Nambah anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari tahun depan. Jadi defisitnya nggak berubah. Jadi cukup aman, masih 2,4 persen,” kata dia.
Sementara itu, proses pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diperkirakan mencakup sekitar 541 ribu orang. Namun, Purbaya mengakui jumlah tersebut masih bisa mengalami perubahan seiring dengan proses pendataan dan penyesuaian kebijakan.
Ia menyebut pelaksanaan perubahan status tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebagian dapat diselesaikan dalam satu tahun, sementara sisanya akan dilanjutkan dalam beberapa tahap hingga tiga tahun.
“Saya lupa jumlahnya. Soalnya angka berubah-ubah terus. Tapi nanti totalnya, ada yang setahun, tiga tahun bertahap itu totalnya itu 500 apa 600 ribu, 541 ribu kalau enggak salah. Jadi, kita harapkan memberi kepastian kepada para guru, pekerja P3K, jadi nggak usah khawatir,” tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status dan pekerjaan bagi para guru PPPK paruh waktu. Pengalokasian anggaran secara bertahap juga dilakukan agar proses perubahan status dapat berjalan tanpa mengganggu keseimbangan fiskal dalam RAPBN 2027.
Dw.
