majalahsuaraforum.com – Wacana perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Isu reshuffle disebut-sebut berpotensi terjadi setelah momentum perayaan kemerdekaan, di tengah masih adanya sejumlah jabatan pemerintahan yang belum terisi.
Namun, kabar tersebut belum mendapatkan kepastian dari partai-partai politik pendukung maupun yang berada di parlemen. Gerindra, Golkar, dan PDIP sama-sama menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan susunan kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Gerindra Belum Mendapat Informasi Partai Gerindra yang menjadi salah satu kekuatan utama pendukung pemerintahan Prabowo memilih untuk tidak memberikan banyak komentar mengenai isu reshuffle.
Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memperoleh informasi mengenai kebenaran kabar yang menyebutkan adanya perombakan Kabinet Merah Putih setelah 17 Agustus.
“Belum dapat info soal reshuffle,” kata Bahtra saat dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gerindra belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan melakukan perubahan komposisi kabinet seusai peringatan HUT ke-81 RI.
Golkar: Keputusan Ada di Tangan Presiden Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti atau mempertahankan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Doli mengatakan Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden, termasuk apabila Prabowo nantinya memutuskan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
“Reshuffle adalah prerogatifnya Bapak Presiden,” kata Doli.
Karena itu, Golkar memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih setelah perayaan 17 Agustus 2026.
PDIP Minta Konfirmasi ke Istana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengambil sikap yang hampir sama. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menilai pembahasan mengenai reshuffle merupakan wilayah kewenangan Presiden.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan informasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak Istana, bukan kepada partai politik.
“Kalau soal reshuffle wilayah prerogatif presiden. Lebih baik tanya ke jubir-jubir Istana. Kalau mau ramalan spekulatif tanya ke pengamat,” ujar Andreas.
Dengan pernyataan itu, PDIP menegaskan tidak ingin ikut berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan komposisi Kabinet Merah Putih.
Istana Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah memberikan penjelasan mengenai isu tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
“Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (7/8/2026).
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan apabila nantinya Presiden memutuskan melakukan perubahan dalam kabinet, pengisian jabatan yang masih kosong kemungkinan menjadi salah satu prioritas.
“Sekali lagi, kalau pun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” katanya.
Prasetyo menyebut masih terdapat sejumlah posisi yang belum terisi, khususnya pada level wakil menteri. Dua jabatan yang disebut antara lain Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih seusai 17 Agustus 2026. Gerindra, Golkar, dan PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo, sementara Istana menyatakan belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.
Dw.
