majalahsuaraforum.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat akhir terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang akan berlangsung pada Selasa (9/6/2026).
Sidang paripurna tersebut akan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Agenda utama yang akan dibahas adalah persetujuan akhir terhadap revisi regulasi yang mengatur kelembagaan dan tugas Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan parlemen, agenda tersebut telah tercantum dalam undangan resmi bernomor B/6941/AG.01.01/6/2026 tertanggal 8 Juni 2026 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI.
Selain membahas revisi Undang-Undang Polri, rapat paripurna juga akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Pelaksanaan rapat tersebut merupakan bagian dari perubahan keempat jadwal kegiatan DPR pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Penyesuaian agenda itu telah disepakati melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).
Dengan masuknya pembahasan revisi Undang-Undang Polri ke dalam agenda rapat paripurna, DPR akan melanjutkan proses legislasi pada tahap akhir berupa pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Apabila memperoleh persetujuan dalam forum paripurna, revisi ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan resmi disahkan sebagai bagian dari pembaruan regulasi yang mengatur institusi kepolisian di Indonesia.
Pengesahan tersebut menjadi salah satu agenda legislasi penting yang dibahas DPR pada masa persidangan kali ini, bersamaan dengan pembahasan sejumlah kebijakan strategis nasional, termasuk arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.
Hil.
