majalahsuaraforum.com — Presenter Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait haknya dalam mengasuh dan bertemu anak-anaknya pasca perceraian dengan Sarwendah Tan.
Sejak resmi bercerai pada September 2024, Ruben Onsu mengaku mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya secara rutin, meskipun kewajiban finansial tetap ia jalankan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben menyoroti adanya perjanjian yang telah disepakati saat proses perceraian. Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan bahwa Ruben memiliki hak untuk berkumpul dengan ketiga anaknya selama dua hingga tiga hari setiap pekan.
Kuasa hukum menegaskan bahwa perjanjian tersebut seharusnya dijalankan secara utuh tanpa ada bagian yang diabaikan.
“Perjanjian itu harus dilaksanakan secara komplit, tidak boleh dipilah-pilah.”
“Nah salah satunya adalah di dalam akta 39 itu disebutkan bahwa dalam satu minggu itu Ruben memiliki hak untuk berkumpul, bukan hanya bertemu.”
“Berkumpul dengan ketiga anaknya, dua sampai tiga hari dalam satu minggu,” beber Minola, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Selasa (26/5/2026) via Tribunnews.com.
“Tapi kan itu tidak dilakukan,” tambahnya.
Pihak Ruben Onsu menilai bahwa hak tersebut belum berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, meskipun ia tetap menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan memberikan nafkah yang disebut mencapai sekitar Rp200 juta per bulan.
Selain persoalan hak bertemu anak, Ruben juga disebut merindukan kebersamaan dengan kedua putrinya, termasuk aktivitas sederhana seperti mengantar sekolah yang kini tidak lagi dapat ia lakukan secara rutin.
Sementara itu, kuasa hukum menegaskan bahwa fokus utama Ruben bukan pada konflik dengan mantan istri, melainkan pada hubungan dengan anak-anaknya. Ia juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya persoalan lain di luar hal tersebut.
Di sisi lain, pihak Ruben menyebut bahwa ia tetap menjalankan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perceraian, bahkan melebihi ketentuan yang ada.
Meski demikian, hingga kini belum ada penyelesaian terkait pelaksanaan hak kunjungan tersebut, sehingga menjadi perhatian publik dan memunculkan kembali sorotan terhadap dinamika pasca perceraian kedua figur publik tersebut.
Aan.
