majalahsuaraforum.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memproses hukum mantan Kapolres Bima, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Didik Putra Kuncoro, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.
Habiburokhman menilai tindakan tegas tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun yang melanggar hukum, termasuk aparat internal institusi sendiri.
“Ini kembali membuktikan bahwa Polri merupakan institusi yang paling responsif terhadap aduan masyarakat soal perilaku oknum yang melakukan pelanggaran,” kata Habiburokhman di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Ia juga menyoroti bahwa langkah penegakan hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) KUHAP terbaru, yang mengatur sanksi etik, administratif, hingga pidana bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan apabila mantan Kapolres Bima tersebut terbukti bersalah secara pidana, maka hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dibandingkan pelaku dari kalangan sipil.
“Hal ini penting karena sebagai anggota Polri seharusnya dia terdepan dalam pemberantasan narkoba, tetapi justru dia terlibat,” katanya.
Sebelumnya, Polri telah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penegasan ini disampaikan setelah Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kepemilikan narkoba.
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa Polri memiliki mandat untuk memberantas seluruh bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa.
Ia memastikan komitmen institusi tetap tegas dalam menindak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan masyarakat umum maupun anggota internal Polri.
Hil.











