majalahsuaraforum.com – Bergabungnya Israel ke dalam forum Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald J Trump, memunculkan perdebatan di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut sama sekali tidak dapat diartikan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan Israel.
Namun demikian, sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini memiliki potensi membawa Indonesia masuk ke dalam skema diplomasi yang kontroversial. Bahkan, dikhawatirkan dapat mencederai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal kuat dalam mendukung perjuangan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa posisi Indonesia tidak berubah. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama.
Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP sepenuhnya berangkat dari mandat kemanusiaan.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” tegas Nabyl dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Nabyl, Indonesia bergabung dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membantu stabilisasi keamanan, memberikan perlindungan kepada warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mendukung proses rekonstruksi Gaza.
Mandat tersebut, lanjutnya, merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) yang menjadi dasar pembentukan mekanisme stabilisasi internasional.
Ia juga menekankan bahwa keanggotaan negara mana pun di BoP, termasuk Israel, tidak akan mengubah sikap prinsip Indonesia.
Sejak awal, Indonesia tetap menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, mengecam pelanggaran hukum internasional, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya.
Indonesia juga tetap memegang teguh solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan pada BoP untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina,” ujarnya.
Penegasan serupa disampaikan oleh Juru Bicara Kemenlu lainnya, Yvonne Mewengkang, yang menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap kebijakan Israel.
Ia memastikan arah diplomasi Indonesia tetap berpihak pada rakyat Palestina.
Red.











