Home / TNI/Polri / Prof. Dr. Suhandi Cahya Kritik Polemik Perpol No.10/2025, ‘Ada Dua Keuntungan Hingga Sinyal Kebohongan.

Prof. Dr. Suhandi Cahya Kritik Polemik Perpol No.10/2025, ‘Ada Dua Keuntungan Hingga Sinyal Kebohongan.

majalahsuaraforum.com-Polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi sorotan publik. Regulasi ini menuai kritik keras karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN yang secara tegas melarang anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil, kecuali telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

Menanggapi hal tersebut akademisi dan pengamat kebijakan publik, Prof. Dr. Suhandi Cahya menilai kehadiran Perpol 10/2025 menciptakan ketidakadilan dan membuka ruang praktik “dua kepentingan” yang berpotensi merugikan negara.

“Menurut saya, adanya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu tidak adil. Ini jadi dua lisme. Artinya, seseorang bisa mendapat gaji dari kepolisian sekaligus gaji dari BUMN. Mestinya harus dipilih salah satu. Kalau kita jalan pakai dua kaki ke arah berbeda, itu rusak. Apakah mau seperti itu Indonesia ini?” tegas Prof. Suhandi saat wawancara langsung, Jumat (26/12/2025).

Prof. Suhandi juga menegaskan, jika seorang perwira polisi ingin menduduki jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari institusi Polri. Menurutnya, fokus kerja tidak akan maksimal jika seseorang memegang dua jabatan sekaligus.

“Kalau dia mau pegang jabatan di BUMN, maka harus mundur dari polisi. Supaya fokus. Itu sama saja seperti orang beristri dua, pasti banyak bohongnya. Coba tanya orang yang punya dua istri, pasti repot. Nah, itu yang akan terjadi,” ujar Prof. Suhandi dengan nada kritis.Ia menilai rangkap jabatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut etika, integritas, dan potensi konflik kepentingan. Ketika aparat penegak hukum merangkap jabatan sipil, dikhawatirkan akan muncul keberpihakan kebijakan serta penyalahgunaan kewenangan.

Tak hanya di BUMN, fenomena rangkap jabatan juga terjadi di berbagai lini birokrasi pemerintahan. Saat ini, sejumlah jabatan strategis di kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, hingga Sekretariat Jenderal DPD RI, diketahui diisi oleh aparat aktif.

Bahkan, fenomena serupa juga melibatkan unsur TNI, di mana beberapa perwira aktif diketahui menduduki posisi sebagai direktur di BUMN. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik akan kaburnya batas antara institusi sipil dan militer.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Suhandi menegaskan bahwa negara seharusnya bersikap tegas dan konsisten terhadap aturan yang sudah ada.

“Negara harus tegas. Kalau saya lihat, Indonesia ini seperti menganut dua lisme, ambil semua kesempatan dan keuntungan. Kalau dibiarkan seperti ini, korupsi akan semakin tinggi. Saya sering bilang ‘do lo in Indonesia’, dan sekarang itu terbukti,” ujarnya.
Kritik Terhadap Narasi Indonesia Emas 2045.Selain mengkritisi Perpol 10/2025, Prof. Suhandi juga menyoroti narasi besar pemerintah terkait Indonesia Emas 2045 yang kerap digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan Polri.

“Saya heran, Indonesia Emas kok sekarang sering didengung-dengungkan. Ada apa? Pemerintah seolah memoles-moles seakan kesuksesan pasti tercapai di 2045. Padahal itu belum tentu dan tidak ada jaminannya,” kata Prof. Suhandi.

Menurutnya, visi besar tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten, tata kelola yang bersih, serta kepatuhan terhadap konstitusi. Perpol 10/2025 Dinilai Harus Segera Diperbaiki
Menyikapi sikap Mahkamah Konstitusi yang menolak atau mengkritisi keberadaan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Prof. Suhandi menegaskan bahwa regulasi tersebut harus segera dievaluasi dan diperbaiki.

“Jangan karena ada Perpol, polisi jadi seenaknya masuk ke sana, masuk ke sini. Urusi dulu internal kepolisian. Ngurus internal saja belum becus, apalagi mau ngurus yang lain,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan internal Polri seharusnya menjadi prioritas utama sebelum memperluas peran ke ranah sipil dan bisnis negara. Tanpa pembenahan yang serius, kebijakan seperti Perpol 10/2025 justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.(hil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *