majalahsuaraforum.com – Pemerintah pusat mengonsolidasikan kekuatan pertahanan, keamanan, dan intelijen dalam penanganan bencana besar yang melanda Pulau Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memimpin secara langsung rapat koordinasi lintas sektor bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) guna memastikan seluruh penanganan berjalan terpadu dalam satu komando.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, dan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN M. Herindra. Fokus utama rapat membahas langkah cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam keterangannya pada Selasa, 9 Desember 2025, Menko Polkam menegaskan bahwa seluruh kekuatan negara bergerak bersama demi keselamatan masyarakat.
“Dalam situasi darurat seperti ini, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, dan soliditas yang terkolaborasi. TNI, Polri, dan BIN bergerak dalam satu napas untuk memastikan keselamatan rakyat, distribusi bantuan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga,” tegas Menko Polkam.
Pemerintah Tegaskan Kehadiran Negara Sejak Awal Tanggap Darurat Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan bahwa respons penanganan bencana telah dilakukan sejak fase awal tanggap darurat. Meski di ruang publik sempat berkembang narasi negatif terkait lambannya bantuan, aparat negara sebenarnya sudah bergerak langsung di lapangan sejak bencana terjadi.
Kolaborasi lintas lembaga ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pengamanan wilayah berjalan cepat, tepat, dan terkontrol.
TNI Kerahkan Puluhan Ribu Personel dan Aset Udara-Laut Dari sisi operasi kemanusiaan, TNI mengerahkan sekitar 30.864 personel dari seluruh matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ke wilayah terdampak. Selain personel, TNI juga menurunkan berbagai aset strategis berupa:
18 pesawat udara, 36 helikopter, 16 kapal laut, termasuk kapal jenis Landing Craft Utility (LCU) Seluruh aset tersebut digunakan untuk mempercepat proses evakuasi korban serta pendistribusian logistik, terutama ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat rusaknya akses darat.
Pada fase awal, TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan, di antaranya:
Membuka akses jalan yang terputus, Mengevakuasi korban bencana, Mendirikan dapur umum, Membangun shelter darurat, Serta mendukung layanan kesehatan lapangan.
Selain itu, sebanyak 1.559 ton bantuan logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. Sejumlah bantuan bahkan disalurkan melalui operasi airdrop ke lokasi-lokasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Polri Turunkan Personel, Tim Medis, hingga Pesawat Bantuan Logistik Sementara itu, Polri turut mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terpadu. Sebanyak 497 personel diterjunkan langsung ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain itu, 219 personel tambahan dikirimkan khusus ke Sumatera Utara, terdiri atas:
Unsur Brimob, Tim medis, Unit K-9, Serta tim Disaster Victim Identification (DVI).
Seluruh personel ini bertugas mempercepat proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengamanan lokasi terdampak bencana.
Polri juga mengoperasikan dua pesawat angkut yang membawa sekitar 3,8 ton logistik bantuan, meliputi:
Makanan siap saji, Obat-obatan, Genset, Serta perangkat WiFi portabel untuk menjaga konektivitas komunikasi di wilayah bencana.
Di samping itu, Polri juga diperintahkan untuk memperbaiki akses jalan yang terputus dan menjaga stabilitas keamanan demi mencegah potensi gangguan sosial serta tindak kriminal di tengah situasi krisis.
BIN Kawal Distribusi Bantuan dan Lakukan Pemetaan Risiko Di balik operasi lapangan, BIN menjalankan fungsi intelijen secara aktif untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran serta aman dalam distribusinya. Melalui jaringan intelijen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, BIN melakukan:
Monitoring potensi ancaman, Pemetaan risiko lanjutan, Pengawalan distribusi bantuan logistik, Penyediaan data serta rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.
BIN juga menjalankan fungsi peringatan dini terhadap potensi bencana susulan dan kerawanan sosial, sehingga setiap keputusan taktis dan kebijakan nasional dapat diambil berbasis informasi intelijen yang akurat.
Kolaborasi Tidak Hanya untuk Tanggap Darurat, tetapi Pemulihan Menko Polkam menegaskan bahwa soliditas TNI, Polri, dan BIN tidak hanya difokuskan pada penanganan darurat, tetapi juga mencakup fase pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana.
“Soliditas ini adalah wajah negara di saat rakyat sedang dalam kondisi paling rentan. Kami memastikan bahwa bantuan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” ujar Djamari.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif di media sosial, serta tetap mengedepankan semangat solidaritas nasional dan kepercayaan terhadap seluruh upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terpadu di lapangan.
Hil.
