Home / Kabar Berita / Ukraina Revisi Draf Perdamaian Buatan AS, Hilangkan Pasal Utama Terkait Antikorupsi

Ukraina Revisi Draf Perdamaian Buatan AS, Hilangkan Pasal Utama Terkait Antikorupsi

Foto istimewa 

majalahsuarafprum.com – Pemerintah Ukraina dikabarkan telah menghapus salah satu pasal penting mengenai mekanisme antikorupsi dari rancangan proposal perdamaian yang disusun oleh Amerika Serikat (AS). Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) pada Kamis, mengutip seorang pejabat senior dari AS yang mengetahui proses tersebut.

Perubahan dalam dokumen itu menyoroti bagian terkait audit bantuan internasional yang sebelumnya menjadi salah satu syarat utama dalam rancangan awal. Penghapusan klausul tersebut menimbulkan perhatian karena menyangkut akuntabilitas aliran bantuan yang masuk selama konflik berlangsung.

Rancangan perjanjian setebal 28 poin yang dimaksud merupakan dokumen yang mengatur berbagai kompromi terkait konflik panjang Ukraina dengan Rusia. Beberapa poin penting yang tercantum dalam versi awal antara lain kewajiban Ukraina untuk melepas wilayah Donbass yang saat ini masih berada di bawah kontrol Kiev, merampingkan kekuatan militernya hingga setengah dari jumlah saat ini, menyerahkan sebagian persenjataan, serta membatalkan upaya bergabung dengan NATO.

Kiev telah mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut sudah diterima. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dirinya akan segera membahas proposal itu dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam keterangannya, Zelensky menegaskan dirinya berharap bisa mendiskusikan isi dokumen tersebut “dalam beberapa hari mendatang.”

Menurut laporan WSJ, versi asli rancangan itu memasukkan ketentuan bahwa:
“Ukraina akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap semua bantuan yang diterima dan akan membentuk mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran yang ditemukan dan menghukum mereka yang mendapatkan keuntungan secara ilegal dari perang.”

Namun dalam versi terbaru yang diajukan Ukraina, pasal tersebut justru diganti dengan ketentuan yang menyebutkan adanya “amnesti penuh untuk semua tindakan yang dilakukan selama perang,” sehingga menghapus klausul akuntabilitas yang sebelumnya dianggap penting oleh AS.

Perubahan signifikan ini memunculkan spekulasi bahwa Ukraina berupaya menegosiasikan ulang syarat-syarat perdamaian agar tidak mengorbankan stabilitas internal, terutama dalam hal politik dan militer. Meski demikian, AS melalui berbagai pejabatnya sebelumnya telah menegaskan bahwa dukungan militer dapat dipengaruhi oleh seberapa besar Kiev bersedia menerima ketentuan dalam rancangan perdamaian tersebut.

Sementara itu, pembahasan lanjutan mengenai dokumen itu masih berlangsung, menanti pertemuan langsung antara Zelensky dan Trump yang akan menjadi penentu arah negosiasi selanjutnya.

Red.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *