majalahsuaraforum.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat dilakukan secara transparan, terbuka, dan tanpa pungutan biaya. Penegasan ini ia sampaikan saat meninjau stan penerimaan prajurit di ajang TNI Fair 2025 yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu (20/9/2025).
Menurut Maruli, masih banyak masyarakat yang memiliki anggapan bahwa untuk bisa masuk TNI AD dibutuhkan jalur khusus ataupun “orang dalam”. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi dalam sistem seleksi yang kini dijalankan.
“Ini yang penting nih, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan dan lain sebagainya,” ujar Maruli, Sabtu siang.
“Padahal, sekarang kita sudah banyak, saya kira di institusi mana pun sudah banyak perubahanlah. Itu juga bisa meyakinkan mereka bahwa siapa pun bisa daftar tanpa harus keluar biaya,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dalam Rekrutmen Selain menegaskan transparansi seleksi, Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD terus melakukan evaluasi atas sistem penerimaan prajurit. Hal ini, menurutnya, penting dilakukan mengingat adanya sejumlah kasus yang melibatkan anggota TNI AD belakangan ini.
“Pastinya kita terus tingkatkan, kita juga udah punya tim yang memantau ke sana,” jelas Maruli.
“Saya kira kalau ada orang yang bisa melaporkan ke kami, kami justru lebih senang sekarang,” ucapnya.
Kanal Aduan untuk Masyarakat Lebih lanjut, KSAD menuturkan bahwa TNI AD berencana membuka akses pengaduan khusus bagi masyarakat. Kanal aduan tersebut akan disediakan dalam bentuk nomor telepon maupun WhatsApp yang bisa digunakan untuk melaporkan apabila terdapat penyimpangan selama proses seleksi berlangsung.
“Kita juga menyadari tidak semua orang punya akses untuk berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan dengan ini ada dibuat nanti misalnya telepon pengaduan atau WA pengaduan. Mudah-mudahan bisa membuat seleksi kita lebih baik,” kata Maruli.
Melalui upaya ini, Maruli berharap kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen TNI AD semakin kuat, sekaligus mencegah terjadinya praktik percaloan ataupun pungutan liar dalam proses penerimaan prajurit baru.
Hil.
