majalahsuaraforum.com ––– Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan tanggapan resmi terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. Dari keseluruhan tuntutan yang beredar, terdapat tiga poin yang diarahkan secara khusus kepada TNI. Pihak TNI menegaskan apresiasi mereka terhadap masukan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik serta aspirasi publik.
> “TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” ujar Freddy dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
Freddy menambahkan bahwa TNI menghormati aspirasi rakyat dan memastikan semua langkah yang diambil tetap berada dalam jalur hukum serta kerangka demokrasi Indonesia.
> “Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TNI akan selalu menjaga komitmen untuk menghormati keputusan dan kebijakan negara yang berlandaskan pada prinsip supremasi sipil.
> “Dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” tambahnya.
Adapun tiga poin tuntutan yang ditujukan kepada TNI dalam daftar 17+8 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam urusan pengamanan sipil.
2. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
3. Membuat komitmen publik untuk tidak masuk ke ruang sipil selama masa krisis demokrasi.
Dengan adanya penegasan ini, TNI berharap masyarakat dapat melihat bahwa institusi militer berkomitmen untuk menempatkan supremasi sipil sebagai pijakan utama, sekaligus menjaga kehormatan dalam menjalankan setiap kebijakan negara.
Pen. Hil.
