majalahsuaraforum.com –– Berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto, perwakilan dari Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar turut serta dalam kegiatan supervisi tindak lanjut penelitian RKA-K/L pagu anggaran tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Kehadiran perwakilan dari berbagai UPT menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola anggaran di lingkungan pemasyarakatan, Selasa (02/09).
Acara diawali dengan sambutan hangat dari Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar-UPT untuk menghasilkan perencanaan yang lebih matang. “Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama,” ujar Aliandra. Sambutan ini disambut positif oleh para peserta yang hadir.
Selanjutnya, Kepala Subbagian Tata Usaha Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, Ina Punaningat, menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Ia mengajak semua pihak menjadikan kegiatan supervisi ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan,” tegas Ina dalam arahannya.
Usai sesi pembukaan dan foto bersama, kegiatan dilanjutkan dengan supervisi langsung oleh tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Proses supervisi ini bertujuan menyempurnakan penyusunan RKA-K/L sebelum penetapan DIPA. Tim melakukan telaah mendalam untuk menguji konsistensi data perencanaan dan penganggaran, serta memastikan kesesuaian antara rencana kerja dengan alokasi anggaran yang diajukan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh UPT pemasyarakatan, termasuk Lapas Karanganyar, semakin siap dalam menghadapi proses finalisasi anggaran tahun 2026. Supervisi bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga pembelajaran bersama dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran yang tepat. Dengan adanya forum ini, diharapkan tata kelola anggaran di lingkungan pemasyarakatan Jawa Tengah semakin solid, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Pen. Hil.
