Majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa anggota DPR tidak terlibat langsung dalam penentuan kebijakan terkait tunjangan rumah bagi wakil rakyat periode 2024–2029. Kebijakan ini muncul setelah para anggota DPR tidak lagi menempati rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Dasco menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali mengusulkan pemberian tunjangan rumah tersebut. Namun, ia memastikan keputusan itu bukan berasal dari keinginan anggota DPR.
> “Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu. Biasanya diputuskannya di Menkeu,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, ia menduga bahwa usulan besaran tunjangan rumah untuk anggota DPR kemungkinan besar berasal dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bukan dari para legislator.
Sebelumnya, isu tunjangan rumah DPR sempat menuai polemik di publik. Sebagian pihak mempertanyakan urgensi tunjangan tersebut, mengingat fasilitas rumah dinas telah ditiadakan. Menanggapi hal itu, Dasco menekankan bahwa keputusan teknis biasanya berada di tangan Kementerian Keuangan.
Selain itu, Dasco juga menegaskan bahwa pemberian tunjangan rumah hanya berlaku hingga Oktober 2025, sebagaimana pernah disampaikannya dalam pernyataan terpisah.
Isu tunjangan rumah ini menambah daftar perdebatan publik mengenai fasilitas dan hak keuangan anggota DPR. Meski begitu, Dasco menutup penjelasannya dengan menyebut bahwa persoalan ini seharusnya dilihat sebagai keputusan administratif, bukan keinginan personal para anggota dewan.
Pen. Dw.
