Majalahsuaraforum.com – Serangan militer Israel terhadap titik-titik distribusi bantuan di Jalur Gaza telah menyebabkan hampir 1.000 warga sipil kehilangan nyawa. Berdasarkan data terbaru dari kantor media pemerintah Gaza, sebanyak 995 orang tewas, lebih dari 6.000 luka-luka, dan 45 masih dinyatakan hilang sejak 27 Mei 2025.
Pemerintah Gaza menyebut lokasi penyaluran bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza sebagai “jebakan maut”, karena seringkali menjadi sasaran serangan mematikan saat warga mengantre makanan dan obat-obatan.
> “Jumlah korban terus bertambah di titik-titik distribusi yang seharusnya menjadi tempat penyelamatan, namun justru berubah menjadi arena pembantaian,” tulis pernyataan resmi, dilansir dari Antara.
Situasi Gizi Anak Memburuk
Kementerian Kesehatan Gaza juga menyampaikan kondisi kemanusiaan yang semakin parah, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Dilaporkan sekitar 60.000 bayi menderita malnutrisi, lebih dari 600.000 anak di bawah 10 tahun terancam kelaparan, dan 60.000 ibu hamil tidak mendapatkan asupan gizi layak.
Laporan Tentang Penembakan Sipil
Sebuah laporan investigatif dari media Israel Haaretz mengungkap bahwa militer Israel disebut menerima perintah untuk menembak warga sipil tak bersenjata yang mendekati area distribusi bantuan. Beberapa tentara Israel yang diwawancarai secara anonim mengonfirmasi hal tersebut.
Namun tuduhan ini dibantah keras oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Katz yang menegaskan bahwa militer mereka tidak menargetkan warga sipil.
Kontroversi dengan UNRWA dan Bantuan yang Dipolitisasi
Israel diketahui melarang seluruh operasi UNRWA sejak Oktober 2024, menuding adanya keterlibatan staf lembaga tersebut dalam serangan Hamas. Meski begitu, PBB menyatakan belum ada bukti kuat atas tuduhan tersebut, namun larangan terhadap UNRWA secara resmi diberlakukan mulai 30 Januari 2025.
Sebagai gantinya, distribusi bantuan kini dilakukan bersama lembaga bantuan Gaza yang didukung AS. Namun pendekatan ini banyak menuai kritik dari komunitas internasional karena dinilai sebagai bentuk manipulasi bantuan untuk tekanan politik.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam pernyataannya pada Mei lalu menuding Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka.
Pen. Red.
