Majalahsuaraforum.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyoroti fakta bahwa puluhan Wamen saat ini juga merangkap sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Guntur, kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ketidakpekaan para elit terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menyebut banyak anak muda Indonesia saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara elit justru sibuk mengamankan posisi dan fasilitas.
“Puluhan Wamen jadi komisaris BUMN, sementara anak-anak muda kesulitan mencari kerja. Elit malah pesta pora. Di mana empatinya?” kata Guntur dalam pernyataan yang dikutip pada Sabtu (6/7/2024).
Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa praktik rangkap jabatan ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan, tapi juga berpotensi menurunkan efektivitas kerja para pejabat publik. Ia mempertanyakan bagaimana Wamen bisa menjalankan tugas kementeriannya dengan maksimal jika juga harus mengurusi tanggung jawab sebagai komisaris di BUMN.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), rangkap jabatan semacam ini juga dinilai tidak sehat. Guntur mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali penempatan pejabat publik dalam posisi strategis di luar fungsi utamanya.
Kritik ini muncul di tengah kekecewaan publik terhadap sulitnya akses pekerjaan, terutama bagi lulusan baru. Tingkat pengangguran terbuka di kalangan muda masih tinggi, sementara beberapa pejabat justru dinilai menikmati berbagai keuntungan jabatan.
“Bukannya fokus menyelesaikan masalah rakyat, mereka malah rebutan kursi komisaris. Ini bukan mental pelayan publik, ini mental penguasa,” tegas Guntur.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana atau Kementerian terkait nama-nama Wamen yang disebut merangkap jabatan sebagai komisaris.
Pen. Dew
