Suara Forum – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) antara lain Percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah dan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sejalan dengan hal tersebut Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian ATR/BPN terus berupaya melakukan pemeberantasan mafia tanah diantaranya dengan melakukan sinergi empat pilar yaitu BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Peradilan.
Maka dari itu pada Senin (28/08/2023) bertempat di ruang rapat lantai 2 Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN melakukan Pembinaan dan Supervisi Tindak Pidana Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, ia menjelaskan dalam paparannya bahwa penyelesaian masalah pertanahan harus mengedepankan koordinasi kolaborasi dan sinergi dengan empat pilar dan juga pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. “Penyelesaian masalah pertanahan dengan mengedepankan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan reforma agraria tanpa menimbulkan konflik sosial masalah pertanahan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo; para Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta; para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta; serta perwakilan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. (red/dw)
