PPP Apresiasi Langkah Diplomasi Prabowo soal Palestina, Dukung Syarat Tegas sebelum Buka Hubungan dengan Israel
majalahsuaraforum.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Sekretaris Jenderal PPP, M. Arwani Thomafi, menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah amanat konstitusi Indonesia.
“Pembukaan UUD 1945 jelas menolak segala bentuk penjajahan, termasuk terhadap rakyat Palestina yang hingga kini masih berada di bawah pendudukan Israel,” kata Arwani dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Hubungan dengan Israel Harus Disertai Pengakuan Palestina
Arwani menyebut pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel hanya bisa dilakukan jika Palestina diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ia menegaskan bahwa Israel harus terlebih dahulu bertanggung jawab atas berbagai tindakan pelanggaran HAM dan genosida terhadap warga Palestina.
“Sebelum hubungan diplomatik dibuka, Israel harus dihukum berdasarkan hukum internasional atas kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Dukungan Prabowo terhadap Two-State Solution
Sebelumnya, dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara merdeka. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia pada penyelesaian konflik melalui solusi dua negara (two-state solution).
“Kami memandang bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan langgeng adalah kemerdekaan bagi bangsa Palestina,” ujar Prabowo, seraya menambahkan bahwa hak Israel sebagai negara juga harus diakui dan dijamin keamanannya.
Menuju Konferensi Perdamaian Internasional
Pernyataan Prabowo menjadi bagian dari persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Palestina-Israel yang akan digelar di Markas PBB, New York, pada 17–20 Juni 2025. Konferensi ini akan dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi untuk menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara dalam konflik Timur Tengah tersebut.(Dew*)
