Badan Gizi Nasional Perkuat Kolaborasi dengan Komisi IX DPR untuk Transparansi Program
majalahsuaraforum.com – Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan mandat pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, menegaskan pentingnya kerja sama erat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun BGN berada langsung di bawah Presiden, hubungan kelembagaan dengan DPR, khususnya Komisi IX, dianggap sebagai pilar penting dalam memastikan program gizi nasional berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Peran Komisi IX sebagai Mitra Strategis Komisi IX DPR dikenal memiliki kewenangan dalam isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap program gizi nasional yang digagas BGN masuk dalam lingkup pembahasan komisi ini.
Hubungan tersebut diwujudkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang secara rutin digelar di Gedung DPR, Senayan. Dalam forum tersebut, BGN menyampaikan laporan mengenai perkembangan program, capaian kinerja, serta realisasi penggunaan anggaran.
Mekanisme Kemitraan Setiap tahun, BGN berkewajiban melaporkan rencana kebutuhan anggaran, realisasi penyerapan dana, dan proyeksi program tahun mendatang melalui RDP. Dari forum itu, Komisi IX memberikan masukan, catatan, hingga rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas program gizi.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IX juga memiliki peran strategis dalam menyetujui anggaran BGN. Dengan mekanisme tersebut, tercipta hubungan yang saling melengkapi: BGN sebagai pelaksana program gizi nasional dan DPR sebagai pengawas sekaligus penentu arah kebijakan anggaran.
Fokus Anggaran Tahun 2026 Dalam proyeksi anggaran 2026, BGN menempatkan intervensi gizi sebagai prioritas utama. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Sebagian besar dana akan diarahkan pada belanja barang, khususnya pengadaan pangan bergizi. Sementara alokasi untuk belanja pegawai maupun belanja modal berada dalam porsi yang lebih kecil. Skema tersebut menunjukkan komitmen BGN untuk memastikan manfaat program langsung dirasakan masyarakat.
Transparansi sebagai Prinsip Utama BGN menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pengawasan dari DPR melalui Komisi IX dianggap sangat penting demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran.
Sinergi Menuju Generasi Emas 2045 Sinergi antara BGN dan Komisi IX DPR dipandang sebagai fondasi kokoh dalam membangun ketahanan gizi bangsa. Dukungan politik dan pengawasan dari parlemen memberi kepastian arah kebijakan sehingga program gizi nasional dapat dijalankan lebih efektif dan terukur.
Kemitraan ini diharapkan mampu memperkuat persiapan Indonesia menuju generasi emas 2045, yakni masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan mandat langsung dari Presiden serta pengawasan DPR, BGN memiliki landasan yang kuat untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses gizi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Dw.
