Program Makan Bergizi Gratis Jadi Tonggak Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran
majalahsuaraforum.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai awal kepemimpinannya dengan meluncurkan sejumlah program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama generasi muda Indonesia.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap keberlanjutan program MBG yang menyasar anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia sebagai penerima manfaat.
“Program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan dasar rakyat, khususnya gizi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo.
Program MBG ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp 10.000 per anak setiap hari. Keputusan tersebut merupakan hasil perhitungan ulang pemerintah setelah sebelumnya sempat direncanakan sebesar Rp 15.000 per anak. Penyesuaian ini dilakukan agar kebijakan yang dijalankan lebih realistis, tepat sasaran, dan dapat diimplementasikan secara luas di seluruh daerah.
Pemerintah berharap, program makan bergizi ini mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus membantu keluarga berpenghasilan rendah dengan tambahan manfaat ekonomi tidak langsung yang setara dengan Rp 2,7 juta per bulan.
Sebagai salah satu program prioritas nasional, MBG merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif. Filosofi dasar program ini berpijak pada keyakinan bahwa asupan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh.
Selain untuk memperbaiki gizi masyarakat, pelaksanaan program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan bahan pangan dari hasil produksi masyarakat seperti ayam, telur, sayur, dan beras, sehingga dampak ekonomi positifnya turut dirasakan oleh petani, peternak, serta pelaku usaha kecil di sektor pangan.
Melalui pendekatan tersebut, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi dan daya saing anak bangsa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dengan demikian, manfaat program ini dapat dirasakan secara langsung baik oleh penerima manfaat utama maupun oleh masyarakat lapisan bawah yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Langkah Lanjutan: Kebijakan Penghapusan Utang Macet bagi UMKM Setelah memperkuat pondasi kesejahteraan melalui program gizi, pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan langkah strategisnya dengan mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan penghapusan piutang macet.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha di sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan perkebunan yang terdampak oleh bencana alam atau pandemi.
Implementasi kebijakan ini dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2025, dengan target 1 juta pelaku UMKM sebagai penerima manfaat secara langsung. Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, beban usaha kecil dapat dikurangi, produktivitas dapat meningkat, serta ketahanan ekonomi nasional dapat terjaga di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Langkah penghapusan utang macet ini juga menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat ekonomi rakyat dengan memberikan kesempatan baru bagi pelaku usaha untuk bangkit dan berkembang tanpa terbebani oleh kendala finansial masa lalu.
Dengan dua program utama tersebut Makan Bergizi Gratis dan Penghapusan Utang Macet UMKM pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Keduanya menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan langsung masyarakat di akar rumput.
Dw.
