Pemerintah Luncurkan Program Revolusi Pupuk, Harga Turun Signifikan dan Praktik Mafia Diberantas
majalahsuaraforum.com – Indonesia menapaki babak baru dalam sektor pertanian melalui program Revolusi Pupuk Nasional, yang menandai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dengan tujuan merevitalisasi industri pupuk dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi, dan membersihkan rantai distribusi dari praktik mafia.
Dalam konferensi pers peringatan satu tahun kinerja pembangunan pertanian pemerintahan Prabowo-Gibran, Rabu (22/10/2025), Menteri Amran menekankan bahwa penurunan harga pupuk merupakan hasil nyata dari upaya pembenahan menyeluruh tata kelola pupuk nasional.
“Hari ini kita umumkan kabar besar untuk seluruh petani Indonesia, atas arahan Presiden, kami melakukan revitalisasi sektor pupuk dari hulu ke hilir. Dulu distribusi pupuk harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, dengan total 145 regulasi. Kini, cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke petani,” jelas Amran.
Revitalisasi ini juga berhasil memangkas birokrasi panjang yang selama bertahun-tahun memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Kini, pupuk dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran, dengan ketersediaan meningkat dua kali lipat menjadi 9,55 juta ton.
Selain itu, pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap praktik ilegal di industri pupuk. Dari 27 perusahaan yang terbukti terlibat pupuk palsu, lima di antaranya menjual 100 persen pupuk palsu, sedangkan sisanya hanya memiliki kandungan 70 persen sesuai standar. Seluruh perusahaan tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Minggu lalu, kami juga menemukan ada distributor yang menaikkan harga, kami sudah cabut 2.039 izin kios dan pengecer yang menaikkan harga pupuk di atas ketentuan. Siapa pun yang mencoba memainkan harga, izinnya akan langsung dicabut dan diproses hukum,” tambah Amran.
Kebijakan penurunan harga pupuk ini menjadi sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia. Harga pupuk Urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram (dari Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak), sedangkan NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram (dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak). Menurut Amran, penurunan ini dicapai tanpa menambah anggaran negara, melainkan melalui efisiensi besar-besaran di seluruh rantai produksi.
Selain reformasi distribusi, pemerintah juga memodernisasi pabrik PT Pupuk Indonesia. “Pupuk Indonesia akan bangun pabrik baru. Pabrik pupuk baru menggunakan gas 22 hingga 23 persen lebih hemat dibanding pabrik lama yang 43 persen. Dampaknya langsung dirasakan oleh petani harga pupuk turun 20 persen, dan APBN tetap efisien. Itulah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada petani dan rakyat kecil,” ujar Amran.
Program Revolusi Pupuk Nasional ini diharapkan tidak hanya menekan biaya produksi bagi petani, tetapi juga meningkatkan ketersediaan pupuk, mempercepat distribusi, dan memberantas praktik ilegal yang merugikan sektor pertanian Indonesia.
Dw.
