DPR Minta Kemendagri Ringankan Efesiensi Di Wilayah Papua.
majalahsuaraforum.com – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di wilayah Papua, khususnya dalam hal pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurut Taufan, kegiatan seperti pelatihan dan workshop masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tersebut.
Permintaan ini berkaitan dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, termasuk Provinsi Papua Barat Daya yang baru dimekarkan pada Desember 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Taufan mencontohkan bahwa pada tahun 2024, penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tujuh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp1,86 triliun dan telah tersalur 100 persen. Namun, pada tahun 2025, total pagu dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat menjadi Rp1,56 triliun.
Taufan menekankan bahwa pemekaran wilayah ini perlu diperkuat dengan bantuan anggaran dari APBN untuk memastikan pembangunan SDM yang optimal di Papua.(De**).
