Prabowo Tegaskan Penutupan 1.000 Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung
majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI, Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan operasi besar-besaran dalam rangka menutup praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Sedikitnya ada 1.000 titik tambang yang ditargetkan dalam operasi tersebut.
Prabowo menilai, langkah ini sangat penting untuk menekan praktik penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara. Ia memperkirakan, dengan penertiban tersebut, potensi kerugian negara dapat ditekan hingga Rp 22 triliun sepanjang September sampai Desember 2025, bahkan berpotensi mencapai Rp 45 triliun pada 2026.
“Bangka Belitung cukup lama jadi pusat tambang timah dunia. Ada 1.000 tambang ilegal, dan mulai 1 September saya perintahkan operasi besar-besaran. Selama ini 80% timah diselundupkan, sekarang jalurnya kita tutup,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa para pelaku penyelundupan menggunakan berbagai jalur untuk mengeluarkan timah, mulai dari perahu kecil hingga kapal penumpang. Namun, kini seluruh jalur penyelundupan tersebut telah diputuskan. “Sekarang tutup, sampan pun tidak bisa keluar,” ujarnya.
Tidak hanya soal timah, Prabowo juga menyoroti potensi ekonomi dari mineral tanah jarang (rare earth) yang banyak terkandung dalam limbah tambang. Menurutnya, nilai dari mineral tersebut sangat besar, namun belum banyak dimengerti oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli kimia guna melakukan identifikasi kandungan tanah jarang dalam material limbah tambang.
Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak hanya difokuskan pada timah. Pemerintah juga akan menertibkan praktik serupa pada komoditas lain seperti nikel, batu bara, dan bauksit.
“Semua tambang ilegal harus ditertibkan atau diambil alih negara,” katanya.
Dengan langkah ini, Prabowo optimistis penerimaan negara akan meningkat dan kebocoran yang selama ini terjadi dapat dihentikan. Ia yakin kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita tegakkan ini, insyaallah penerimaan negara lebih besar, kebocoran tertutup, dan negara makmur,” pungkasnya.
Red.
